Disnaker Pekanbaru dan BPJS Kesehatan Bersama Edukasi Kepatuhan Badan Usaha

BPJS Kesehatan berupaya untuk mengedukasi peserta baik secara perorangan, maupun kolektif.

Pekanbaru (Nadariau.com) – Menjadi Peserta BPJS Kesehatan merupakan bentuk kepatuhan sebagai warga Negara yang baik. Kepatuhan itu meliputi kepatuhan mendaftarkan diri sendiri dan anggota keluarga. Kepatuhan akan memberikan data yang lengkap dan benar, hingga kepatuhan membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan selalu berupaya untuk mengedukasi peserta baik secara perorangan, maupun kolektif. Seperti badan usaha perihal program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), hak dan kewajiban peserta, hingga beragam manfaat pelayanan yang diterima oleh peserta.

Mendapatkan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan merupakan hak Pekerja dalam hal kesejahteraan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Alicia Ade Nursyafni, sebagai Pemberi Kerja, sudah seyogyanya mengindahkan kesejahteraan Pekerjanya.

“Salah satunya kewajiban memberikan jaminan kesehatan dengan mendaftarkan pekerja berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan, berikut menyampaikan data dengan lengkap dan benar, hingga membayar iuran,” ungkap Ade pada acara Sosialisasi Terpadu Kepatuhan Badan Usaha (Klinik Swasta), Rabu (22/07).

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Julnaidi. Menurutnya, adanya hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

“Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha/Pemberi Kerja dan Pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Jika sudah ada hubungan kerja maka hak dan kewajiban timbul. Pekerjaan yang dilakukan bisa berupa barang atau jasa,” terang Julnaidi.

Lebih lanjut, hak dan kewajiban akan hilang seiring dengan putusnya hubungan kerja yang dapat disebabkan oleh berakhirnya masa perjanjian atau kontrak, oleh karena kemauan sendiri atau resign karena kemauan perusahaan dan/atau karena Pekerja yang bersangkutan telah meninggal.

Dalam melakukan pengawasan misalkan pada indikasi pelanggaran hak Pekerja dengan membayar upah di bawah upah minimum. Julnaidi menyampaikan pihaknya menggunakan pembuktian, minimal besaran upah yang diterima Pekerja. Terhadap kasus-kasus yang sudah sampai ke Disnaker (Pemerintah), maka yang digunakan adalah undang-undang dan pembuktian.

“Jadi penting bagi Pemberi Kerja memenuhi hal-hal yang wajib terlebih dahulu baru yang sunnah. Karena kesepakatan-kesepakatan yang melanggar undang-undang ia menjadi batal demi hukum,” lanjutnya.

Ada upaya-upaya yang dijalankan BPJS Kesehatan sebelum mengalihkan suatu kasus kepada pihaknya. Tak jarang pihaknya beserta BPJS Kesehatan akan turun bersama melakukan pengawasan atas kepatuhan badan usaha. Julnaidi juga mengingatkan ada sanksi yang menanti Pemberi Kerja jika mereka lalai memenuhi kewajiban.

Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana atau sanksi administrasi. Oleh sebab itu pihaknya berupaya untuk selalu melakukan sosialisasi atau edukasi bersama BPJS Kesehatan. (ind)