Ajukan Mosi Tidak Percaya, Ormawa 6 Fakultas Tuntut Rektor Unilak Bekukan DPM dan BEM

Pekanbaru (Nadariau.com) – Selasa, 14 Juli 2020 bertempat di Gedung Rektorat lantai 3 ruangan rapat Rektor Universitas Lancang Kuning (Unilak), Aliansi Mahasiswa Peduli Ormawa Unilak mengajukan mosi tidak percaya terhadap Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekusi Mahasiswa (BEM) Unilak.

Arya selaku koordinator menyampaikan kepada awak media, bahwa mahasiswa menuntut kepada Rektor Unilak untuk membekukan BEM dan DPM Unilak. Karena beberapa alasan yang terlampir dalam surat mosi tidak percaya tersebut dengan nomor surat 01/ORMAWA-UNILAK/VII/2020 yaitu sebagai berikut:

Menonaktifkan BEM Unilak atas dasar SK yang telah habis masa berlakunya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jejak digital pelantikan BEM Unilak pada tanggal 03 Mei 2019.

Namun pada aksi unjuk rasa pada tanggal 07 Juli 2020 Saudara Amir Aripin Harahap masih mengatasnamakan Presiden Mahasiswa Unilak.

Kemudian, BEM Unilak yang telah habis SK nya diduga telah membuat kegaduhan yang bernuansa politis dan melibatkan elit-elit rektorat, dilingkungan Kampus Unilak.

Selanjutnya adanya manipulasi data yang dipublikasikan oleh BEM Unilak disalah satu media nasional yang menyebabkan nama baik Unilak tercemar.

“Dan kurangnya etika dan adab dari BEM Unilak yang telah habis SK pada aksi yang dilakukan pada tanggal 07 Juli 2020. Dikarenakan masih menyampaikan orasi didalam ruang pertemuan Rektor Unilak,” kata Arya.

Sementara menuntut menonaktifkan DPM Unilak yaitu atas dasar tidak berjalannya Fungsi Legislasi dari DPM Unilak atas tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya terhadap UUDKM Unilak.

Tidak adanya kelanjutan mengenai UU turunan dari UUDKM Unilak yang dinilai sangat perlu untuk diterbitkan. Karena menyangkut keberlangsungan Organisasi Kemahasiswaan Unilak.

Kemudiam tidak berjalannya Fungsi Anggaran dari DPM Unilak, dikarenakan tidak adanya transparansi dana dari Unilak selama periode masa baktinya.

Tidak berjalannya Fungsi Pengawasan DPM Unilak terhadap BEM Unilak, karena tidak adanya UU yang mengatur mengenai Badan Eksekutif Mahasiswa.

Selanjutnya tidak berjalannya Fungsi Advokasi dari DPM Unilak, dikarenakan tidak adanya audiensi terbuka mengenai permasalahan mahasiswa yang diangkat oleh DPM kepada pimpinan Unilak.

“Dan tidak transparannya DPM terhadap SK BEM. Serta tidak adanya tindak lanjut mengenai Pemilihan Raya atas habisnya SK BEM Unilak,” ujar Arya.

Dalam audensi tersebut juga hadir Rektor, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan juga Ketua Kelembagaan BEM dan DPM Fakultas Teknik, FIB, FKIP, Faperta, Fasilkom dan Fahutan. (olo)