Pelalawan (Nadariau.com) – Perkuat sosial distancing dan physical distancing secara massif menjadi pilihan alternatif bagi Pemkab Pelalawan, sehingga menunda untuk mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah ini. Penundaan PSBB ini juga telah melalui kajian berbagai aspek dari ekonomi, ketahanan pangan, dan juga grafik penderita Covid-19 di Pelalawan cenderung menurun.
“Kami belum memilih PSBB, kami lebih memilih melaksanakan mendorong social distancing dan physical distancing secara aktif, secara massif di tengah-tengah masyarakat,” kata Bupati Pelalawan HM Harris, Selasa (21/4/2020).
Dia menjelaskan bahwa alasan Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan hal tersebut telah berdasarkan hasil kajian dari berbagai aspek. Dari hasil kajian itu, pihaknya belum melakukan pengusulan PSBB tersebut.
Ditanya soal himbauan Gubernur beberapa waktu lalu bahwa Kabupaten Penyangga termasuk Pelalawan juga untuk menerapkan PSBB, Sekda menjelaskan bahwa penerapan itu memang sah-sah saja namun sikap Pemkab Pelalawan untuk memilih Social Distancing dan Physical distancing secara massif juga telah melakukan kajian.
“Dan lagi, selama ini juga kita telah menerapkan semi PSBB, dengan membuat kebijakan meliburkan sekolah. Kemudian adanya patroli yang dilakukan oleh Satpol PP dan aparat kepolisian,” katanya.
Namun meski tak menerapkan PSBB, Pemkab Pelalawan terus menggesa data bagi para penduduk yang terdampak Covid-19 ini. Artinya, bantuan dari Pemkab Pelalawan tetap akan berjalan meski Pelalawan tak menerapkan PSBB.
“Saat ini, melalui RT-RT kita terus melakukan data bagi para penduduk yang terdampak Covid-19,” katanya.
Walau tidak mengusulkan PSBB ke Kemenkas, namun Pemkab Pelalawan sudah menetapkan status tanggap darurat bencana nonalam Corona Virus Desease 2019 (Covid-19, status tanggap darurat Covid-19 akan berlaku selama 14 hari kedepan terhitung sejak 13 April sampai 26 April mendatang.
Peningkatan status ini berdasarkan perintah Bupati Pelalawan, HM Harris, dalam rapat gabungan tim gugus tugas di auditorium lantai lll kantor bupati. Menyusul petunjuk dari Gubernur Riau, H Syamsuar, saat telekonfrence bersama seluruh kepala daerah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Hari ini kita tingkatkan status menjadi tanggap darurat bencana Covid-19 di Pelalawan. Dengan ini penanganan dan penanggulangan akan lebih dimaksimalkan,” beber Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pelalawan, H Tengku Mukhlis
Untuk memaksimalkan penanganan covid 19 di negeri seiya sekata ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan menyisir anggaran di APBD Kabuapaten Pelalawan tahun 2020 ini sebesar Rp. 63 Miliar.
“Kebutuhan yang diperlukan mencapai Rp 63 M seluruhnya. Dalam rapat sudah diputuskan. Ini untuk keseluruhan,” papar Bupati Pelalawan, HM Harris
Senada dengan Bupati HM Harris, Sekretaris Daerah Kabupaten H Tengku Mukhlis menyebutkan, angka Rp 63 M dalam penanganan virus corona telah disetujui. Sekarang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tinggal menjalankan tugasnya dalam menyisir dan mengumpulkan dana yang diperlukan itu.
“Pak bupati sudah menandatangani plafon anggaran itu. Sekarang dalam rangka mencari anggaran sebesar itu,” kata Tengku Mukhlis.
Tim gugus tugas penanganan Covid 19 Kabupaten Pelalawan menggelar rapat guna mengkaji usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan.
“Kita memang akan mengajukan PSBB, tapi tentu sebelum itu kita harus lakukan kajian-kajian yang mendalam,” terang Sekdakab Pelalawan, Drs HT Mukhlis M.Si, Rabu (15/4/2020)
Kabar gembira datang dari RS Santa Maria Pekanbaru, dua pasien positif Corona yakni Pasien inisial RBT (50) dan JG (58) sudah dinayatakan sembuh setelah hasil swabnya keluar dan negative.
“Dua pasian positif hari ini sudah dinyatakan sembuh, setelah hasil swab terakhirnya negatif,” ungkap juru bicara gugus tugas Covid-19 Pelalawan, Asril melalui, gugus tugas bidang layanan dan informasi Hendry Gunawan, Kamis, 16 April 2020. (Advertorial/Liaz)
