Diduga Salah Input, Insentif Relawan Tagana Riau dari APBN Tidak Sesuai SE Kemensos RI

Pekanbaru (Nadariau.com) – Diduga salah input, insentif relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berada dibawah naungan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, tahun 2019.

Pasalnya, berdasarkan surat edaran pengendalian Tagana, tanggal 7 Januari 2019, Direktur
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kemensos RI, Margowino, yang ditujukan kepada Kadissos Riau menjelaskan, untuk tertib administrasi serta efesiensi dan efektivitas pengendalian Tagana diseluruh Indonesia, maka mohon kiranya dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, sesuai Permensos RI nomor 28 tahun 2012, tentang pedoman umum Tagana, bahwa pengendalian Tagana dilakukan oleh Dinsos provinsi/kabupaten/kota secara berjenjang.

Kedua, anggaran insentif Tagana pada Dana Dekonsentrasi tahun 2019 diberikan kepada Tagana aktif. Baik berasal dari rekrutmen melalui APBN ataupun APBD masing masing.

Dan Ketiga, anggaran pengerahan Tagana pada Dana Dekonsentrasi tahun 2019 digunakan dalam upaya penanggulangan bencana pada pra, saat dan pasca bencana, atau terdapat surat pemberitahuan dari Kemensos.

Untuk Surat Tugas, diterbitkan oleh Kadissos provinsi, dengan ketentuan uang saku maksimal Rp 100.000 per hari. Uang makan maksimal Rp.75.000 per hari (Uang makan tidak berlaku jika dilaksanakan dapur umum lapangan). Dan uang transportasi, sesuai dengan ketentuan berlaku.

Sedangkan untuk Tagana berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugas pokoknya sebagai PNS menangani bencana, tidak menjadi prioritas mendapatkan insentif Tagana. Namun dapat ditugaskan dalam pengerahan Tagana.

SE Kemensos ini ditembuskan kepada Sekretaris Ditjen Limjamssos. Artinya SE Kemensos RI tersebut berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.

Akan tetapi dalam penerapannya, Dinsos Provinsi Riau hanya mampu membayarkan insentif relawan Tagana sebesar Rp25.000 per hari, terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang. Dengan alasan tidak ada anggaran untuk melakukan pembayaran sebesar SE Kemensos tersebut.

“Kita sudah melakukan pemanggilan terhadap seluruh relawan Tagana, Kabid dan Bendahara Dinsos. Bahwa Dinsos mampu membayar insentif Tagana sebesar Rp25.000 perhari. Karena kita hanya mengikuti sistem yang di input oleh Kemensos ke Dinsos. Jadi kita tidak bisa menambah dan atau mengurangi anggaran tersebut,” kata Kadissos Riau Drs H Dahrius Husin MM kepada media, Kamis (09/05/2019).

Dahrius menjelaskan, Relawan Tagana yang hadir piket secara bergantian setiap hari selama 24 jam di Kantor Dinsos Riau itu adalah salah satu penegak ‘Pilar Sosial’. Mereka bukan pekerja yang harus dibayar gaji tetap, seperti pegawai atau karyawan lainnya. Oleh karena itu, setiap relawan harus bisa menerima insentif walaupun terbilang rendah, demi menegakkan ‘Pilar Sosial’.

Diakui anggaran insentif Rp25.000 perhari tersebut sangat rendah dibandingkan upah pekerja. Namun jika relawan tersebut tidak mampu, maka relawan tersebut boleh mengundurkan diri.

Ketika ditanya ada pemotongan honor relawan Tagana sebesar Rp300.000 setiap turun ke Kampung Siaga Bencana (KSB), Dahrius mengakuinya.

Memang benar ada pemotongan insentif honor setiap turun ke KSB, seperti ke Kabupaten Rohil dan daerah lain. Sebab biaya transportasi, konsumsi dan biaya operasional relawan Tagana tidak ada dikhususkan.

Yang ada hanya anggaran honorer per relawan. Maka setiap relawan diminta untuk iuran dengan cara honor mereka dipotong untuk biaya operasional, setiap melakukan opeasi ke KSB.

“Namanya relawan tentu tidak sama dengan pekerja yang menerima insentif sesuai dengan upah berlaku. Karena Relawan Tagana adalah salah satu penegak “Pilar Sosial’. Meski demikian, jika relawan ini tidak mampu lagi, maka boleh berhenti saja,” ujar Dahrius sambil mengangkat kedua tangannya sebagai ungkapan menyerah. (ind)