Anton Tamatan SD Dijadikan Dirut dan Tumbal Utang Perusahaan

Pekanbaru (Nadariau.com) – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Makmur Ginting bersama anggota dibuat bingung menjalani proses persidangan Anton Khasdi, Direktur Utama (Dirut) PT Surya Satria Sentosa (PT SSS) yang bergerak pemasok minyak industri di Riau.

Kenapa tidak, Anton sang Dirut tersebut yang tamatan Sekolah Dasar (SD) ditunjuk enam pemilik saham menjadi pejabat tertinggi di sebuah perusahaan yang beromset belasan miliar.

Namun dalam pelaksanaannya, Anton diberi kewenangan hanya menandatangani invoice, kontrak kerjasama dan teken cek giro. selebihnya menjaga gudang.

Sementara menjalani perusahaan, menjalin hubungan kerjasama dengan mitra perusahaan, mengelola keuangan tidak diperkenankan. Dan yang menjalankan alah Suparmin yakni salah satu dari enam pemilik saham.

Sebelumnya beliau sudah mengaku tidak mengerti dengan struktur perusahaan dan sistem manajemen. Namun berkat diberi keyakinan, terdakwa diminta untuk tenang tenang saja, maka sejak perusahaan PT SSS berdiri sampai sekarang ia tetap saja menjadi Dirut.

Waktu berlalu tahun berganti dan usaha berjalan dengan baik. Maka Suparmin membuat perusahaan baru dengan bidang yang sama, yaitu PT Pelita Lautan Sejahtera (PLS).

Dan struktur akte notaris atas nama orang lain. Sayangnya, Dirutnya juga tamatan SD.

PT PLS dimulai sejak tahun 2014 dan investor bernama Susanto dan Om Aan. Sampai tahun 2016, perusahaan ini berjalan normal. Para investor juga mendapatkan bagian sesuai kesepakatan.

Namun sejak tahun 2016 ke tahun selanjutnya, perusahaan ini macet dan sering meminjam uang kepada Anton. Selain PT PLS, PT SSS juga meminjam uang kepada terdakwa.

Karena tidak ada audit dan neraca keuangan, apalagi Anton yang tidak mengerti dengan manajemen administasi, kedua perusahaan ini bangkrut. Kemudian investro menuntut hak modal dan komitmen dalam surat perjanjian.

Entah kenapa, semua menyasar kepada Anton untuk menjadi tumbal. Ia didakwa dengan pasal penipuan dan penggelapan uang perusahaan. Kemudian terdakwa menjadi terutang dan mempertanggungjawabkan semua permasalahan yang ada.

“Anda kan seorang Dirut. Seharusnya anda bisa mengambil kebijakan dalam perusahaan. Kemudian kenapa anda tamatan SD mau menjadi Dirut,” kata Hakim kepada terdakwa dengan wajah kebingungan dalam pelaksanaan sidang, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa, Kamis (14/03/2019).

“Saya sudah pernah menolak menjadi Dirut. Tetapi bapak-bapak pemegang saham itu tetap menunjuk saya. Artinya bukan mengangkat saya, tetapi saya ditunjuk. Terkait kerjasama dengan pertamina dan perusahaan lain saya juga tidak pernah kesana. Termasuk peran saya di PT PLS tidak ada, saya juga tidak mengerti dan mengetahui bagaimana pengelolaannya,” kata Anton kepada hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pekanbaru, Erik.

Saksi Ahli Zulkarnain dalam persidangan menjelaskan, sebaiknya untuk menentukan laba rugi perusahaan adalah melalui audit dan neraca keuangan.

“Setelah hasil keluar baru bisa ditingkatkan menjadi perkara Perdata atau Pidana. Dan dalam audit, bisa diketahui aliran dana, untuk apa dananya dan siapa yang bertanggungjawab dalam penggunaan dananya,” kata Zulkarnain.

Hal senada juga dikatakan oleh Penasehat Hukum Anton yaitu Dwipa Dalius. Perkara ini tampaknya dipaksakan dan terdakwa menjadi kambing hitam.

Kenapa tidak, yang menjalankan perusahaan PT SSS dan PT PLS adalah Suparmin. Sementara terdakwa hanya bekerja di PT SSS.

Diakui sebagian dari pengurus PT PLS adalah orang PT SSS dan terdakwa memang kenal orang tersebut semuanya. Tetapi terdakwa tidak pernah ikut dalam pengelolaan PT PLS seperti yang dituduhkan oleh Suparmin, dan saksi yang dihadirkan oleh penuntut.

“Saya sudah meminta kepada terdakwa untuk menghadirkan pemilik saham PT SSS untuk hadir jadi saksi. Namun pemilik saham tersebut tidak bisa hadir dipersidangan. Meski demikian, kita pasti akan mengungkap kebenaran dalam permasalahan ini dengan baik,” kata Dwipa.

Selanjutnya, Ketua Hakim menetapkan sidang dalam dugaan penipuan dan penggelapan perusahaan bergerak pemasok minyak industri ini akan dilanjutkan dengan agenda tuntutan JPU pada Kamis (15/03) dan agenda pembelaan terdakwa pekan depan. (ind)