BUMN Minta Pengelolaan Tol Harus Kerjasama dengan UMKM

Jakarta (Nadariau.com) – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta pengelolaan tol harus melalui mekanisme kerja sama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal ini agar kehadiran infrastruktur secara langsung memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menteri BUMN, Rini M Soemarno mengatakan kerja sama tersebut terutama untuk tenant-tenant yang akan mengisi rest area di jalan tol.

Dikonsep dengan mekanisme kerja sama dengan UMKMĀ  supaya tol benar-benar memberikan manfaat untuk perekonomian masyarakat di sekitar tol tersebut.

Pihak PT Hutama Karya, sebagai perusahaan yang menggarap proyek Tol Trans Sumatera menyatakan siap menyediakan tenant-tenant.

Dimana tenant ini nantinya akan diisi oleh produk-produk UMKM unggulan di daerah masing-masing.

“Hutama Karya juga menyediakan sarana pelayanan lalu-lintas yang lengkap seperti Patroli Jalan Raya (PJR), mobil derek, ambulans, hingga mobil rescue. Ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengendara,” tutur Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo, seperti dilansir dari republika.co.id, Jumat (01/02/2019).

Sementara itu, Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, sejak awal optimis bahwa kehadiran Tol Tran Sumatera, ruas Pekanbaru-Dumai akan memberikan andil besar terhadap perekonomian daerah.

Dia meyakini dengan hadirnya infrastruktur ini akan membuat masyarakat yang berada di sekitar tol lebih kreatif untuk menghidupkan perekonomiannya.

Selain itu, dengan hematnya waktu perjalanan antara Pekanbaru dan Dumai, diyakini mobilitas angkutan barang akan semakin cepat.

Hal ini tentunya juga akan memberikan dampak luar terhadap ekonomi daerah tujuan dan daerah persinggahan.

Sebelumnya, Pimpinan Proyek ruas tol seksi V dan IV, Willy menyebutkan, pada prinsipnya HK punya target penyelesaian proyek pembangunan jalan bebas hambatan itu.

Sebab dalam kontrak kerja bersama pemerintah, ada batas waktu yang diberikan dan komitmen penyelesaiannya harus dipertanggungjawabkan.

“Kami siap di akhir 2019, Pak Gubernur,” ujarnya.

Pimpinan Proyek untuk Seksi I dan II, ruas Pekanbanbaru-Dumai, Bambang, Rabu, 30 Januari 2019, menyebut realisasi pembangunan fisik tol Trasn Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai untuk seksi I dan II baru 60 persen, dan hingga kini masih berlanjut.

Dari pantauan di lapangan sejumlah titik masih dilakukan pemadatan tanah dan belum dilakukan pengaspalan. Sementara itu untuk pembebasan lahan pada seksi I saat ini sudah 90 persen.

Total panjang tol untuk seksi I ini sekitar 9,5 kilometer, dan ditargetkan pada Februari nanti sekitar 8 kilometer ruas ini sudah rampung untuk pengaspalannya.

Bambang menyebut, untuk per kilo pengerjaan tol ini menghabiskan dana sebesar Rp90 miliar.

Sementara untuk seksi III, realisasi fisiknya baru 46 persen dengn realisasi pembebasan lahan sudah sekitar 84 persen.

Sedangkan untuk seksi IV realisasi fisiki baru 34 persen dengan realisasi pembebasan lahan sudah 89 persen. Lalu realisasi fisik untuk pembangunan ruas tol di seksi V baru 22,8 persen, sedangkan untuk masalah pembebasan lahan semuanya dilakukan konsinyasi.

Kemudian untuk pembangunan fisik di seksi VI sekitar 35 persen dengan masalah pembebsan lahan yang sudah selesai baru sekitar 58 persen.

Secara keseluruhan pembangunan fisik tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai sekitar 40 persen. (nrc)