Pekanbaru (Nadariau.com) – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau Tahun 2017, yaitu sebesar 73,4. Atau mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2016 sebesar 71,89.
Kepala BPS Provinsi Riau Ir Aden Gultom MM melalui rilis resminya awal September 2018 menjelaskan, IDI adalah indikator komposit, yang menunjukkan tingkat
perkembangan demokrasi di Indonesia.
“Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi. Yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik
(Political Rights) dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution
of Democracy),” kata Gultom, Senin (03/09/2018).
Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data. Yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub dan lain-lain), Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau 2017 mencapai angka 73,41 dalam skala 0 sampai 100.
Angka ini mengalami
kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 71,89.
Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih
berada pada kategori “sedang”.
Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau dari tahun 2016 ke tahun 2017 dipengaruhi oleh tiga aspek
demokrasi.
Yakni Kebebasan Sipil yang naik 10,25 poin (dari
71,78 menjadi 82,03), Hak-Hak Politik yang turun 11,41 poin (dari 77,98 menjadi 66,57).
Sedangkan Lembaga-lembaga Demokrasi Naik 11,07 poin (dari 62,34 menjadi 73,41).
“Perhitungan IDI murni dari penelitian dan pantauan BPS. Kemudian poin yang dihasilkan dalam IDI, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, orang luar maupun BPS itu sendiri,” tegas Gultom. (ind)
