Wabup Bengkalis Diperiksa Polda Riau 6 Jam, atas Dugaan Korupsi Pipa Transmisi

Pekanbaru (Nadariau.com) – Wakil Bupati Bengkalis Muhammad, diperiksa oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Senin (3/9/2018) pagi sekitar pukul 09.00 WIB.

Pemeriksaan ini dalam kasus dugaan korupsi pipa transmisi di Tembilahan, Kabupaten Inhil.

Muhammad diperiksa lebih kurang enam jam. Sekitar pukul 14.00 WIB, dirinya ke luar dari kantor Dit Reskrimsus Polda Riau dan langsung menaiki kendaraan roda empat Toyota Fortuner hitam plat H 8328 ZZ.

Dalam perjalanan ke luar dari kantor Dit Reskrimsus Polda Riau, Muhammad langsung bergegas pergi dan enggan memberikan keterangan kepada awak media.

“Terima kasih,” singkatnya sambil berlalu.

Dalam dugaan korupsi ini, Wakil Bupati Bengkalis Muhammad saat itu menjabat Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau.

Dia sebelumnya pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara ini.

Sebelumnya, penyidiki Dit Reskrimsus Polda Riau sudah melimpahkan tiga surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke penyidik Kejaksaan Tinggi Riau, Juni dan Agustus 2018 lalu.

Dalam tiga SPDP baru itu, penyidik menetapkan tiga tersangka baru. Hanya saja, nama ketiga tersangka tersebut tidak dicantumkan.

Untuk diketahui, dugaan korupsi ini muncul saat sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan hal tersebut ke Polda Riau.

Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.

Dimana pekerjaan dimulai 20 Juni 2013 sampai 16 November 2013. Namun pada akhir Januari 2014 pekerjaa belum rampung selesai.

Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.

Namun semua itu tidak dilakukan pihak Dinas PU Riau. Yang hebatnya lagi, Dinas PU Riau merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagai mana tertuang serah terima pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.‎

Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah, tidak dilakukannya penimbunan kembali galian tanah atau pekerjaan tidak dilaksanakan namun pekerjaan tetap dibayar, negara diduga telah dirugikan Rp700 juta.

Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900 dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900.

Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800. (ari)