Sejak Januari 2017 Hingga Juli 2018, Dinsos Bengkalis Tangani 90 Orang Telantar

Hearing antara Dinas Sosial dan Komisi IV DPRD Bengkalis

Bengkalis (Nadariau.com) – Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau selama dua tahun terakhir sudah menangani 90 orang telantar.

“Totalnya ada sekitar 90 orang telantar yang sudah kita tangani, 70 orang 2017 dan 20 orang hingga Juli 2018 ini,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Bengkalis Martini di Bengkalis.

Dia menjelaskan 90 orang telantar tersebut dari berbagi jenis, seperti orang gila, gelandangan, pengemis, dan orang yang meninggal dunia yang tidak diketahui identitasnya.

“Pada umumnya orang telantar merupakan tahanan lembaga pemasyarakatan Bengkalis yang bebas murni melaporkan ke pihak kita dan kemudian dipulangkan ke kampung halamannya,” kata Martini.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Bengkalis Martini

Untuk orang telantar jenis pengemis dan gelandangan akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dari asal orang telantar tersebut.

“Biasanya sebelum kita pulangkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas setempat, agar mereka dalam proses pemulangannya sampai ke tempat asalnya,” ungkapnya.

Untuk kategori orang meninggal, pihaknya berkoordinasi dengan pihak rumah sakit setempat sampai mendapatkan pemakaman yang layak. Untuk biaya satu orang meninggal Rp1.500.000.

“Untuk biaya Rp1.500.00 tersebut tidak mencukupi untuk satu orang telantar yang meninggal dunia hingga ke proses pemakaman, untuk itu kita akan mengusulkan penambahan melalui DPRD nantinya,” katanya.

Dia mengatakan banyak ditemukan orang yang meninggal dunia tidak memilki identitas yang jelas.

Untuk pemakamannya, katanya, apabila tempat pemakaman umum di Bengkalis penuh akan dipindah ke TPU lainnya.

“Ada beberapa orang yang meninggal tidak diketahui identitasnya, seperti penemuan mayat di bibir pantai Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksama,” ujar Martini.

 

Berkoordinasi Dengan Polres dan Kepala Desa

Dalam menangani orang – orang terlantar baik dari dalam maupun luar daerah, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis – Riau senantiasa berkoordinasi dengan Polres Bengkalis dan juga Kepala Desa, hal itu untuk melakukan identifikasi terhadap warga terkait agar dapat dipulangkan dengan baik sesuai dengan alamatnya.

Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dra. Hj. Martini,MH saat ditemui di ruang kerjanya.

“Untuk penanganan terhadap orang – orang terlantar kita senantiasa berkoordinasi dengan Polres dan Kepala Desa,” kata Martini.

Dikatakannya bahwa koordinasi dengan pihak Polres diperlukan untuk membuat surat keterangan status warga terkait, sedangkan untuk mengetahui alamat dan identitas lengkap maka dilakukan koordinasi dengan Kepala Desa.

“Orang – orang terlantar ini ada beberapa kategori antara lain tuna wisma (gelandangan yang tidak punya rumah),  TKI misalnya yang dipulangkan dari Malaysia,  tahanan Lapas Bengkalis yang bebas murni, orang gila,  dan termasuk penemuan terhadap mayat yang tidak dikenal,  itu juga menjadi tugas Dinsos Bengkalis untuk menanganinya dengan baik,” jelasnya.

Dipaparkan Martini untuk memulangkan orang – orang terlantar yang berasal dari daerah lain,  maka pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Sosisal di daerah terkait. Sedangkan jika ada orang yang berasal dari Kabupaten Bengkalis terlantar di kampung orang,  pihaknya juga akan melakukan penjemputan berkoordinasi dengan instansi terkait.

“Untuk tahanan lapas yang kita tangani adalah mereka yang berstatus bebas murni,  bukan bebas bersyarat.  Setelah ada surat pengantar dari Polres maka Dinsos akan membantu tahanan bebas murni itu untuk pulang ke kampungnya masing – masing,” tambah Martini.

Sementara untuk penanganan Mayat terlantar lanjutnya,  Dinsos Bengkalis akan bekerjasama dengan RSUD Bengkalis,  mulai dari mengindentifikasi jenazah, menghubungi keluarganya,  sampai dengan melakukan pemakaman dengan layak.

 

Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Sofyan

Komisi IV DPRD Bengkalis Akan Pertimbangkan Usulan Dinas Sosial

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Bengkalis akan mempertimbangkan usulan dari Dinas Sosial terhadap anggaran penanganan orang terlantar.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis Sofyan, dia memaklumi sejumlah kegiatan di instansi tersebut untuk menangani persoalan sosial yang terjadi di Negeri Junjungan, termasuk penanganan orang-orang terlantar.

“Jika memang ada usulan dari Dinsos untuk penambahan anggaran penanganan orang terlantar, maka akan kita pertimbangkan dan bahas bersama. Hal itu agar anggarannya betul – betul sesuai dengan kondisi saat ini,” ujar Sofyan.

Pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis itu untuk menanggapi usulan dari Dinsos Bengkalis terhadap anggaran penanganan mayat terlantar, sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinsos Bengkalis Martini kepada media ini, dimana anggaran saat ini sebesar Rp.  1,5 juta untuk mengurus satu jenazah hingga ke pemakaman.

Sementara hasil koordinasi Dinsos dan RSUD Bengkalis dana sebesar Rp 1,5 juta tersebut, saat ini tidak mencukupi lagi, sehingga diusulkan menjadi Rp 2 juta pada anggaran tahun depan.

“Kita di komisi IV DPRD Bengkalis ini memahami betul tupoksi dari Dinsos,  apalagi untuk pengurusan jenazah terlantar,  jadi jika usulannya disesuaikan dengan kondisi terkini maka akan kita akomodir dalam pembahasan bersama nantinya,” tambah Sofyan.

Oleh karena itu Sofyan senantiasa memberikan lampu hijau, jika instansi terkait ingin melakukan pertemuan pra pembahasan.

“Jadi saat pembahasan berlangsung kita sama – sama memahami substansi dari sebuah persoalan,  sehingga bisa bersama – sama mencarikan solusinya,” tutur Sofyan.

Syaiful Bahriandi ketua Aliansi Masyarakat Bukit Batu – Siak Kecil

Masyarakat Berharap Pemerintah Lebih Serius Tangani Orang Terlantar

Masyarakat berharap Pemerintah melalui Dinas Sosial lebih serius mendata dan menangani orang terlantar dan fakir miskin di daerah ini. Hal itu untuk mendukung terwujudnya ketertiban umum di dalam kehidupan bersosial.

“Kita berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial tidak hanya terfokus menangani orang terlantar dalam perkotaan untuk pembenahan ini, tetapi mesti menjangkau hingga pelosok desa,” ujar Syaiful Bahriandi ketua Aliansi Masyarakat Bukit Batu – Siak Kecil.

Syaiful meminta Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk berkerja sama dengan setiap pemerintahan desa dan kelurahan untuk menindaklanjuti masalah itu.

Dinsos memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut bersama-sama mendukung dan menyukseskan program pemerintah kabupaten Bengkalis.

“Mudah – mudahan ke depan Dinas Sosial  dan instansi terkait bisa melakukan pendataan dan penanganan orang terlantar ini secara tepat dan akurat,” tegasnya.

Pendataan itu harus dilakukan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan guna memudahkan pemerintah dalam menangani dan memberikan solusi.

Fakir miskin dan orang terlantar wajib diperhatikan dan dipelihara negara. Jangan sampai keberadaan mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian serius dari pemerintah.

Dikatakan Syaiful apabila ditemukan orang terlantar yang memiliki masalah sosial seperti orang sakit jiwa merupakan tugas dari Dinas Sosial untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD.

“Dinas Kesehatan juga hendaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Karena orang yang mengalami gangguan jiwa juga harus ditangani pemerintah dengan serius. Sistemnya, pihak Dinsos dulu yang mengurus, setelah itu diberikan tindakan. Karena tidak mungkin kalau Dinsos sekaligus yang melakukan penanganan,” ujarnya.

Selain itu kata Syaiful instansi terkait harus membuat telaah untuk orang terlantar. Hanya saja, sampai saat ini di Bengkalis belum ada penampungan. Karena nantinya orang terlantar tentunya dipulangkan ke daerah asalnya.

Untuk memulangkan orang terlantar kembali ke daerah asal mereka tentunya membutuhkan biaya. Pemulangan juga tentu perlu pendampingan.

“Untuk orang terlantar atau gelandangan dan pengemis (gepeng) yang menjadi penghambat terkadang adalah rasa kemanusiannya. Bahkan ada beberapa yang sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dari luar, jadi harus dipulangkan sebab bisa mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

Dikatakannya, kebanyakan Gepeng yang ada di Bengkalis berasal dari luar daerah. Mengatasinya, pihak satuan polisi pamong praja (Satpol PP) diharapkan untuk membantu dalam penertiban.

“Yang jelas untuk masalah orang terlantar, harus ditangani dengan serius sampai tahap pemulangan pemulangan,” harap Syaiful.

Masyarakat daerah ini tentu menginginkan Bengkalis bisa bebas dari orang sakit jiwa.
“Kita berharap mulai bulan depan sudah tidak ada lagi orang sakit jiwa yang berkeliaran dan mengganggu kenyamanan masyarakat,” pungkas Syaiful mengakhiri.(Advetorial)

 102 total views