Asisten Sebut Kelebihan Pembayaran Gaji Pegawai Bentuk Antisipasi Saja

Asisten II Setdaprov Riau Masperi

[divide]

Pekanbaru (Nadariau.com) – Asisten II Setdaprov Riau Masperi akui adanya kelebihan pembayaran yang cukup besar untuk belanja pegawai senilai Rp388 miliar.

Meski begitu, Masperi menyatakan kelebihan itu sebagai bentuk antisipasi, jika ada pegawai yang baik pangkat. Karena, otomatis tambahan pendapatannya juga harus disesuaikan termasuk juga karena adanya penyesuaian ribuan guru yang menjadi yang beralih statusnya menjadi Pemprov Riau beberapa waktu lalu.

“Memang ada kelebihan dalam penganggaran. Tapi itu untuk antisipasi,” kata Masperi, Jum’at (13/04/18).

Dengan beban yang diperkirakan cukup besar itu, makanya Pemprov Riau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus mengantisipasi jangan sampai terjadi kekurangan dalam penganggaran.

“Memang, ternyata itu tidak terserap semuanya. Itu kan untuk gaji berkala, atau kenaikan pangkat saat mutasi dan lain sebagainya. Tapikan lebih baik berlebih dari pada kurang,” ujar Masperi, namanya juga antisipasi.

Sebelumnya, Pansus DPRD Riau tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah dibuat heran dengan adanya kelebihan dana belanja pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Totalnya mencapai Rp388 miliar di tahun 2017 lalu.

“Dari anggaran belanja pegawai yang sudah dianggarkan sebesar Rp2,3 Triliun dalam APBD 2017, yang terealisasi hanya Rp1,9 triliun saja,” kata Aherson, Ketua Pansus LKPJ kepada wartawan usai hearing dengan delegasi Pemprov, Kamis (12/04/18).

Dalam hearing ia lantas mempertanyakan hal ini. Apalagi gaji guru tingkat SMA sudah menjadi tanggungjawab provinsi. Namun perwakilan Pemprov tidak bisa hadir, terlebih lagi BPKAD Riau tidak hadir waktu itu.

“Dikarenakan kepala BPKAD tidak hadir pada saat rapat, kami akan melakukan rapat lanjutan. Kalau saya lihat kelebihan anggaran itu tidak masuk akal, belanja langsung ini kan tidak ditenderkan,kenapa bisa berlebih,” jelasnya.

Selain itu, Pansus pun menyoroti adanya beberapa Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2017 yang serapan anggaranya masih minim atau di bawah 80 persen. Bappeda Provinsi Riau pun mendapat tugas baru.

“Kita minta Bappeda untuk membuat MoU antara OPD itu, ada target dari dinas masing-masing.

Seluruh OPD membuat itu dan disaksikan oleh kepala daerah agar ada jaminan keseriusan mereka untuk menjalankan APBD,” tutup politisi Demokrat ini.(mcr/nrc)