Ali Nantes, Wakil Ketua KPPHN Angkat Bicara Terkait Surat Edaran Menko Polhukam

Surat Edaran Menko Polhukam

[divide]

Kampar (Nadariau.com) – Berdasarkan Surat Edaran Menko Polhukam, Kementrian Sekretariat Negara telah menerima pengaduan dari Ali Nantes selaku Wakil Ketua Komite Penyelamatan dan Pengawasan Hutan Negara yang beralamat di   Jalan Sisingamangaraja Bangkinang Kota, Kampar Riau.

Melalui surat  No.01/KPPHAN/XI/2017, pengadu mohon bantuan dalam pembentukan tim gabungan dalam rangka pengukuran dan penataan kembali batas Hak Guna Usaha (HGU) PT  Pertisa dan Wilayah di luar HGU untuk diserahkan kepada koperasi serba usaha Halilintar, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar  Provinsi Riau.

Dia juga melaporkan bahwa Portal pada jalan umum yang menghubungkan Kelurahan Lipat Kain dan Kecamatan Bangkinang Barat, yang Sekarang sudah menjadi kecamatan Kuok,  Kabupaten Kampar.

Permasalahan ini sebelumnya telah ditangani oleh Kementrian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, maka untuk kesinambungan dan kesatuan penanganan, terlampir disampaikan salinanya dilampirkan sebagai bahan tindak lanjut.

Yang telah disepakati oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kapolri, Jaksa Agung, Gurbenur Riau dan terakhir Bupati Kampar.

Dengan hasil inti rapat koordinasi bersama pad tanggal 7 maret 2017 menyatakan,

  1. Memperoleh kejelasan tindakan yang dilakukan oleh K/L/D terkait penyelesaian konflik masyarakat siabu dengan PT Ciliandra
  2. Tindakan PT Ciliandra yang menjadi keberatan
  3. Upaya Pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut
  4. Semua rekomendasi hasil rapat koordinasi yang dilakukan Menko Polhukam belum direalisasikan di tingkat lapangan oleh Pemrov Riau dan Pemkab Kampar
  5. Rapat merekomendasikan kepada kementrian LHK, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kejagung, Polri, Gurbenur Riau dan Bupati Kampar untuk segera menindak lanjuti rekomendasi kemenko Polhukam dan melaporkan hasilnya paling lambat minggu pertama bulan April 2017

Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009. Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Intansi Pemerintah. Hasil pengaduan dimaksud untuk dapat disampaikan sebagai bahan laporan Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden RI.

Ali Nantes Wakil Ketua Komite Penyelamatan dan Pengawasan Hutan Negara (KPPHN) mengatakan kepada nadariau.com melalui via seluler, “Ikuti saja aturan dari pusat itu apa yang diperintahkan Menko Polhukam sesuai surat edaran tersebut, karena itu perintah negara. Provinsi dan Daerah itu cuma meluruskan dan kenapa sampai berbelok – belok seperti ini. Jadi pihak Menko Polhukam kedepannya akan memanggil lagi terkait masalah ini, dan akan dikawal langsung oleh  Polda Riau dan Polres Kampar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Ali Nantes melalui via seluler, Kamis (05/04/2018).

Ali Nantes juga berharap kedepannya supaya pola sawit KKPA PT Ciliandra diserahkan kembali kepada Datuk Rajo Melayu dan dikelola langsung oleh Koperasi Halilintar.

“Harapan kita kedepannya, dapat diukur ulang lagi lahan PT Ciliandra tersebut yang di luar HGU. Agar bisa diserahkan kepada Datuk Rajo Melayu,” ujar Ali. (ren)