Kampar, (Nadariau.com) – Karena Pemkab tak juga merespon persoalan para honorer Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar, Selasa (6/3/2018) mereka minta hearing ke DPRD Kampar.
Mereka menyebutkan, (Pemkab) Kampar tidak menanggapi persoalan BNK yang sudah mati suri beberapa bulan belakangan ini.
Seperti pengakuan dari salah seorang anggota honorer BNK yang tak mau disebutkan namanya, mereka sudah mengajukan surat permintaan hearing ke DPRD Kampar melalui komisi II.
“Pemkab Kampar hingga hari ini belum memberikan kepastian membayar gaji kami selama 7 bulan pada 2017 lalu, lantas seperti apa kelanjutan nasib kami di BNK Kampar ?,” kata dia penuh harap, (5/3).
Tidak hanya itu, Hendra salah seorang warga Kampar juga ikut prihatin melihat kondisi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar yang saat ini mati suri, alias tidak berfungsi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar segera mengaktifkan kembali. Karena menurut Hendra, lembaga seperti BNK sangat dibutuhkan disebuah daerah, apalagi daerahnya yang luas seperti Kabupaten Kampar.
“Daerah kita (Kabupaten Kampar, red) adalah daerah yang sangat luas dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau. Oleh karena itu, Pemkab Kampar seharusnya tidak mengabaikan lembaga seperti BNK ini,” tangkas Hendra.
Sementara itu anggota DPRD Kampar, Komisi II, Hanafiah mengaku belum sepenuhnya mengetahui persoalan BNK Kampar. Pihaknya juga siap menampung aspirasi para honorer BNK Kampar
“Kita belum mengetahui betul seperti apa persoalan BNK Kampar ini. Ya kalau dia minta hearing, kami dari wakil rakyat komisi II, siap menyambut kedatangan mereka dan menampung aspirasinya,” singkat politikus PDI Perjuangan ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, para BNK ini menuntut honornya selama tujuh bulan pada 2017 lalu. Dan ingin mengetahui kejelasan BNK Kampar pada 2018 ini.
Dw
