Siak (nadariau.com) – Wakil Bupati Siak H Alfedri meminta kepada masyarakat Siak untuk berhenti merokok. Supaya dapat menurunkan angka kemiskinan.
Pernyataan ini disampaikannya acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Panggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau tahun 2017, bertempat di Grand Central Hotel, Pekanbaru, Kamis (27/07/2017).
Dalam Rakor ini, di hadiri oleh sejumlah Pimpinan Daerah selaku TKPK, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Riau. Narasumber Aris Tasrif dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jeni Baje dari TKPK Provinsi Riau dan Jani Bhakti.
“Berhenti merokok, merupakan salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan, kenapa? Karena jika duit yang di belikan untuk rokok itu di ganti dengan membeli kebutuhan pokok, jelas duit untuk membeli kebutuhan pokok sewaktu kita merokok masih ada dan bisa kita tabung,” Ujar Alfedri, dalam sesi tanya jawab dengan narasumber.
Selain itu, ada beberapa program Pemerintah Kabupaten Siak yang telah di laksanakan untuk mengurangi angka Kemiskinan. Diantaranya, bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, seperti subsidi beras miskin, sembako murah dua kali dalam setahun.
Kemudian pembangunan rumah layak huni (RLH) rata-rata 180 unit per tahun, beasiswa keluarga miskin, bantuan peralatan sekolah keluarga miskin, bantuan sosial bagi fakir miskin dan penyandang cacat, bantuan untuk rumah tangga miskin lansia terlantar Rp200 ribu per bulan serta bantuan sosial kepada yatim piatu.
Wakil Gubernur Riau selaku ketua TKPK Provinsi Riau, yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi Rahmat Rahim mengatakan, sampai saat ini jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau, pada Maret 2017 sebesar 514,62 ribu jiwa (7,78 persen).
Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang berjumlah 515,40 ribu jiwa (7,98 persen). Penduduk miskin di Riau mengalami penurunan sebanyak 0,78 ribu jiwa.
“Yang membuat target Penurunan Angka Kemiskinan Provinsi Riau sampai sekarang belum bisa tercapai adalah, masih tingginya tingkat kemiskinan. Pengangguran terbuka dan belum tercapainya target penurunan kemiskinan sebagaimana yang diharapkan dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2009-2013, serta perubahan RPJMD Provinsi tahun 2014-2019,” ucap Rahmat.
Selanjutnya, Aris Tasrif perwakilan TNP2K Pusat sekaligus menjadi Narasumber mengatakan Pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah sudah lama.Yakni sejak tahun 1998 sampai saat ini.
Secara umum mampu menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau jsekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011.
“Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin. Yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di lndonesia mencapai 27,77 juta orang. Atau (10,64 persen dari jumlah total penduduk),” kata perwakilan TNP2K. (san)
