Editor:Nata Wira | Rabu, 10 Januari 2018 Pukul 16:43:22 Wib,

Tidak Terima Putusan Hakim, Terdakwa TB Ajukan Kasasi Karhutla Ke PN Siak

,
Tidak Terima Putusan Hakim, Terdakwa TB Ajukan Kasasi Karhutla Ke PN Siak Keterangan Foto: Penasihat Hukum TB, Noor Aufa, S.H, CLA, Andriadi,S.H
Pekanbaru-(Nadariau.com)- Terdakwa dugaan pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) H. Thamrin Basri, Rabu,(10/1/2018), ajukan Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :212/Pid.Sus-LH/2017/PT.PBR.
 
 
Penasihat Hukum, Noor Aufa,S.H,C.L.A dan Andriadi,S.H, Terdakwa TB menyatakan dirinya tidak dapat menerima putusan hukuman penjara dan denda yang diputus Majelis Hakim PN Siak dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
 
 
"Ya,Tadi kita sudah serahkan memori Kasasi ke PN Siak", ujar Aufa.
 
 
Sebelumnya, Terdakwa TB yang diduga melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 UU Nomor 32 Tahun 2009, telah diputus pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp 1 Milyar oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Atas  putusan Pengadilan Negeri Siak ini, Pengadilan Tinggi Pekanbaru merubah hukuman terhadap Terdakwa TB menjadi 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp 3 Milyar.
 
 
Merasa tidak setuju atas putusan Judex Factie (PN Siak dan PT Pekanbaru) Terdakwa TB berupaya mencari kebenaran dan keadilan dengan ajukan kasasi kasasi kepada Judex Jurist (Mahkamah Agung).
 
 
Noor Aufa,SH,CLA, mengungkapkan, kita melihat putusan judex factie terindikasi melakukan pelanggaran hukum, kesalahan penerapan hukum dan kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan perundang-undangan, sebutnya.
 
 
“Kita harapkan Judex Jurist bisa melihat proses penegakan hukum yang salah kaprah pada Judex Factie,” jelas Aufa yang juga pengurus DPP AAI ini.
 
 
 
Beberapa hal yang menjadi catatan dalam memori kasasi, ungkap Aufa, tidak lengkap dan tidak seksamanya Judex Factie dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti serta nilai pembuktian.
 
 
Selain itu, pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan Judex Factie juga tidak tepat karena seharusnya perbuatan ini memperhatikan kedudukan dalam pengendalian perusahaan yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan.
 
 
“Terdakwa TB sama sekali tidak memiliki kewenangan dany kekuasaan untuk mengambil kebijakan daam tubuh PT.WSSI,” tegasnya.
 
 
Selanjutnya Aufa mengatakan, ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga menggunakan Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang seharusnya tidak bisa diterapkan kepada Terdakwa TB karena peristiwanya pada tahun 2015.
 
 
“Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP hingga harus dianggap Batal Demi Hukum,” pungkasnya.
 
 
DW
 

Akses nadariau.com Via Mobile m.nadariau.com
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA