Editor:Indra Jaya | Selasa, 29 Agustus 2017 Pukul 19:48:16 Wib,

BP2D Menjawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Riau

,
BP2D Menjawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Riau Keterangan Foto: Anggota BP2D Aherson menyampakan jawaban BP2D atas pandangan umum fraksi di DPRD.

 
 

Pekanbaru (nadariau.com) - DPRD Provinsi Riau menggelar rapat Paripurna, penyampaian jawaban pandangan umum fraksi oleh anggota Badan Pembentukan Prakarsa Daerah (BP2D) tentang pedoman pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA.

Hal ini terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLP). Sekaligus disetujui menjadi Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Riau dan penyerahan Raperda dimaksud kepada kepala daerah.


Penyampaian jawaban BP2D atas pandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh Anggota BP2D Aherson. Kepada Faksi Golkar Aherson mengakui, informasi dan data yang disajikan dalam pengusulan Raperda ini masih terbatas.

Penyajian data baru sebatas data makro, yang belum menyentuh pada masyarakat hukum adat. BP2D akan melakukan perbaikan atas data dan informasi yang menjadi masukkan dari Fraksi Golkar.

Untuk materi mengenai tanah ulayat dan dicantumkan didalam ketentuan umum. BP2D akan melakukan kajian terlebih dahulu. Agar adanya keterlibatan masyarakat atau perwakilan masyarakat dalam struktural organisasi panitia masyarakat hukum adat.

"Meski demikian, karena masyarakat banyak mengetahui mengenai kondisi lingkungan sekitarnya. Kami akan melakukan kajian atas masukan ini," kata Aherson, dalam sidang paripurna, Senin (28/08/2017).

Kepada Frkasi PDIP, ada beberapa poin yang dapat dijawab BP2D. Diantaranya, Fraksi PDIP meminta penjelaskan dari pengusul, bagaimana Raperda ini merespon preseden yang ada. Seperti posisi MHA yang rentan bahkan lemah ketika berada dihadapan hukum.

Semisal kasus konflik pemanfaatan lingkungan atau lahan dengan pemilik modal besar, pemerintah dan badan pemerintah. Sehingga MHA dapat memperoleh posisi tawar lebih baik dalam konteks PPLH? Kemudian dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015 mengabulkan permohonan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan yang menggugat UU kehutanan.

Dalam keputusan MK menyatakan dalam kasus MHA yang hidup turun temurun di kawasan hutan tidak dapat dipidana. Mereka dapat menggunakan seluruh kekayaan alam di dalam hutan tersebut selama tidak dipergunakan untuk kepentingan komersil.

Keputusan ini tidak semata peristiwa hukum. Akan tetapi konsekuensinya terhadap penyelenggaraan pemerintah. Termasuk pembentukan payung hukum yang secara materi mengarah ke MHA, untuk memanfaatkan lingkungan dan hal itu telah dimasukkan kedalam Raperda ini.

Sebagai sebuah produk hukum, Perda ini harus bersifat komplementer dan harmonis dengan produk hukum lain. Agar sesuai arah dan maksudnya .

Kemudian meminta dijelaskan bagaimana Raperda ini dapat berjalan dengan Perda Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2015, tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya? Mengingat secara materi, subjek dan objek hukumnya sama yakni MHA.

"Masukkan dan informasi itu memang betul. Untuk itu BP2D sepakat dengan pandang umum Fraksi PDIP. Bahwa setiap produk hukum yang dibentuk harus terintegrasi baik secara vertikal atau horizontal," ujar Aherson.

Kepada Frkasi Demokrat Demokrat, Aherson mengakui bahwa perlindungan kepada MHA belum efektif. Sehingga BP2D membutuhkan pada regulasi hukum untuk memberikan perlindungan kepada MHA.

Atas pertanyaan bagaimana pemerintah melakukan pengawasan agar hak-hak masyarakat hukum adat terkait konpensasi atas tanah ulayat. Perairan wilayah hukum adat dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai atau dirusak tanpa persetujuan dari MHA.

Mengenai teknis pengawasan ini tentunya akan dibentuk  dalam Peraturan Gubernur dan perlu dilakukan kajian lebih dalam dan komprehensif.Dengan dibentuknya Raperda ini, salah satu tujuanya adalah untuk memberikan akses kepada MHA.

"Sehingga ada pedoman pengakuan dan perlindungan, terhadap masyarakat hukum adat terkait pengelolaan lingkungan hudup, dapat memastikan agar MHA mendapatkan hak-haknya, dapat merasakan dampak positif pembangunan serta melibatkan mereka," sebut Aherson.

Kemudian Aheron menjawab pandangan umum dari Fraksi PKB, diantaranya terkait kriteria dan proses pengakuan keberadaan MHA akan diatur secara teknis didalam Peraturan Gubernur.

Dan BP2D juga sepakat tentang perlu penambahan BAB dan pasal, yang mengatur tentang bagaimana kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Agar peran serta pemerintah dan masyarakat dalam kearifan lokal, lebih memiliki kewenangan.

"Kepada Fraksi PAN, dan seluruh fraksi yang ada di DPRD Riau, BP2D mengucapkan terimakasih, karena sudah memberikan masukkan perlu dilakukan pembahasan mendalam atau kajian ilmiah terhadap kenyataan-kenyataan hukum, adat dan budaya setempat. Hal ini akan kami tindak lanjuti," sebut Aherson sambil mengakhir penyampaian jawabannya.

Sidang Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu dan didampingi oleh Ketua DPRD, Septina Primawati, Wakil Ketua DPRD, Noviwaldi Jusman dan Sunaryo. Sementara dari Pihak Pemprov, dihadiri oleh Plt Sekdaprov, Masperi.

Paripurna ini ada dua agenda yaitu, Ranperda Prakarsa BP2D mengenai Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sedangkan Ranperda Prakarsa komisi, tentang Penyelenggaraan Perumahan & Kawasan Pemukiman.

Menurut Kordias Pasaribu, sesuai Tatib Dewan, persetujuan usulan Ranperda Prakarsa harus disepakati dalam rapat paripurna oleh anggota dewan yang hadir, maka dirinya mempertanyakan apakah anggota dewan setujui dua ranperda Prakarsa menjadi Ranperda prakarsa DPRD Riau untuk dilanjutkan  dibahas menjadi Perda. Lalu dijawab setuju oleh seluruh anggota dewan yang ada dalam  dalam rapat itu.

Masih sesuai yang diatur dalam Tatib Dewan, Usai disetujui, draft Dua Ranperda itu diserahkan oleh Pimpinan rapat paripurna Kordias Pasaribu kepada Gubri yang diwakili oleh Sekdaprov Riau Masperi disaksikan pimpinan dewan lainnya juga anggota dewan yang hadir.

"Dari dua draft Ranperda yang diserahkan itu, Gubri akan menyampaikan pandangan kepala daerah atas dua Ranperda yang di maksud," kata Kordias, sambil mengakhiri sidang paripurna. (ind)


Akses nadariau.com Via Mobile m.nadariau.com
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA