Editor:admin | Jumat, 07 Juli 2017 Pukul 16:28:23 Wib,

Dugaan Pungli (Lebih Parah) di Madrasah

,
Dugaan Pungli (Lebih Parah) di Madrasah Keterangan Foto: Yurnaldi

 

 

Penulis: YURNALDI

Wartawan Utama, Aktivis Antikorupsi, Anggota Komisi Informasi Sumatera Barat

Saya mengapresiasi kerja Tim Saber Pungli dibawah pimpinan Kapolresta Padang Kombes  Chairul Aziz, yang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Padang, Gunung Pangilun, menemukan barang bukti pungli di laci meja kerja Kepala MTsN Chandra Karim dan Wakil Kepala MTsN Bidang Humas Rahmi Janras uang tunai masing-masing Rp4.488.000 dan Rp14 juta dan rapor SD calon peserta didik yang masuk “Jalur Pintas”.

Seperti dikemukakan Kapolresta Padang Chairul Aziz kepada wartawan, Chandra Karim dalam pengakuannya telah menerima uang pungli sebesar Rp75 juta. Peserta didik lewat jalur pintas sebanyak 80 orang, dengan bayaran Rp3 juta sampai dengan Rp3,5 juta per calon peserta didik. Pungli di MTsN Model Padang sudah berlangsung sejak tahun 2016 (Berita utama halaman muka Haluan, 14 Juni 2017).

Mencermati kasus OTT di madrasah ini, banyak masyarakat berkomentar bahwa di madsarah lain di kabupaten/kota di Sumatera Barat, diduga juga marak pungli dengan modus yang hampir sama. OTT MTsN Model Padang agar menjadi pembelajaran, bahwa bertindak di luar ketentuan regulasi, akan beresiko hukum. Jangan karena nafsu pribadi berani pungli. Era keterbukaan informasi publik, mestinya membuat pengambil kebijakan lebih hati-hati.

Kalau Tim Saber Pungli, misalnya, membuat pengumuman melalui iklan dan menghimbau masyarakat/publik untuk melaporkan pungli yang dialaminya, maka jangan-jangan semua kepala Madrasah bisa ditahan. Pungli marak dan diam-diam jalan terus karena jarang ada orangtua peserta didik yang berani melaporkan pungli, takut beresiko terhadap anaknya.  

Seharusnya, di era keterbukaan informasi ini tak ada lagi yang harus ditakutkan. Jika ada perlakukan yang tidak wajar dan dinilai merugikan anak didik, misalnya, ada lembaga untuk memprosesnya. Kalau menyangkut HAM, bisa lapor ke Komnas HAM atau Komnas Anak. Menyangkut pelayanan bisa laporkan ke Ombusdman. Menyangkut informasi publik bisa disengketakan ke Komisi Informasi Sumatera Barat.

Jangankan soal dugaan pungli, dugaan korupsi di sekolah-sekolah juga bisa diungkap melalui pelaporan penggunaan Dana BOS , pelaporan penggunaan dana DIPA. Siapa pun boleh meminta informasi publik terkait penggunaan Dana BOS, dana DIPA, bahkan juga penggunaan Dana Komite Sekolah oleh pihak sekolah. Jika ada dana BOS dan atau dana komite sekolah yang tak bisa dipertanggungjawabkan, pertanyakan. Jika diduga ada unsur korupsi, laporkan ke polisi atau kejaksaan atau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Uang Bangku”

Beragam alasan pihak sekolah memberlakukan pungli. Ada yang menyebutnya sebagai “uang bangku”, ada juga seperti istilah di MTsN Model Padang sebagai “uang jalur pintas”. Saya tahun 2016 lalu ingin memasukkan anak saya ke MTsN Model, tapi tidak lulus. Tak lama kemudian muncul tawaran bisik-bisik, jika bersedia bayar “uang bangku”, dipastikan diterima. Melihat gejala yang tak beres, mustahil saya mau terima tawaran itu. Tak sadar  dia berhadapan dengan seorang wartawan.

Akhirnya, daripada keluar uang, lebih baik memasukkan anak ke SMP Negeri saja. Dengan nilai yang bagus, anak saya bisa memilih SMP yang dia suka dan bisa diterima. Pilihan jatuh pada SMP Negeri 2 Padang, dengan berbagai pertimbangan. 

Dan dari pengakuan Kepala MTsN Model Padang Chandra Karim kepada Tim Saber Pungli, sebagaimana dikutip Haluan edisi Rabu kemarin, sudah dua tahun pungli di MTsN Model. Itu artinya sejak tahun 2016. Jika Tim Saber Pungli lihai menggali data dan fakta, jangan-jangan pungli sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya. Karena ada tercium modus, untuk “menyelamatkan kepala madrasah dari persoalan hukum”, maka kepala madrasah dipindahkan. Jangan-jangan pengakuan dua tahun pungli, karena Chandra Karim baru dua tahun menjabat kepala MTsN Model Padang itu. 

Sebenarnya, penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu alasan untuk melakukan pungli. Di luar itu, pungli di dunia pendidikan dalam bentuk lain juga ada. Ada pungli melalui komite sekolah, ada pungli dalam bentuk bayar uang denda atas keterlambatan datang ke sekolah. 

Masalahnya, pungli-pungli itu tak ada orangtua siswa yang berani melaporkannya. Kalau dipertanyakan mana aturan yang mengharuskan bayar ini-itu, pasti pihak sekolah/madrasah tak bisa menjawab. Kalau ada pembenaran, misalnya, berdasarkan surat edaran Kakanwil Kemenag, Kakan Kemenag, maka kalau hal itu bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi, jelas tak bisa diterima. 

 

Dugaan Pungli di MAN 2 Padang

Selasa (13/6/2017) anak saya di MAN 2 Padang tidak terima rapor, karena saya menolak menyerahkan lembaran “Edaran Komite” yang berbau pungli.  Edaran itu ditandatangani Ketua Komite Alirman Rajo Intan dan Sekretaris Maswar Mas’ud  dan mengetahui Kepala MAN 2 Padang, Amrizon.

Pihak MAN 2 Padang dan pengurus komite seharusnya bisa memisahkan masalah rapor satu hal dan masalah pungutan liar oleh komite sekolah hal lain. Tak bisa dikaitkan keduanya dan tak ada dasar hukum pihak sekolah menahan rapor anak saya. Bagi saya, penahanan rapor anak saya tentu akan saya persoalkan, karena itu sebuah pelanggaran.

Surat Komite MAN 2 Kota Padang nomor 006/KMT/M2/02/2017, tanggal 8 Maret 2017 dan Nomor 008/KMT/M2/05/2017, tanggal 4 Mei 2017, jelas-jelas pungli berbalut sumbangan. Tim Saber Pungli bisa menjadikan surat ini sebagai salah satu barang bukti dugaan pungli di MAN 2 Padang.

Bagaimana mungkin yang namanya sumbangan itu dipatok besarannya dengan standar bawah Rp180.000 per bulan. Mungkin pengurus komite MAN 2 Padang dan kepala sekolah tak paham dengan regulasi yang ada. Dana Komite Sekolah tahun 2015/2016 sebesar Rp3,83 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan, masih juga nekad melakukan punguran (liar). 

Bisa dihitung, dengan pungli Rp180.000 x 1.385 siswa, maka sebulan besaran pungli lebih kurang Rp249,3 juta atau setahun Rp2,99 miliar. Artinya, jika pungli ini tidak diusut, maka sepanjang tahun 2017 akan terkumpul dana pungli lebih kurang Rp2,99 miliar. Dahsyat! Dan mungkin juga nekad! 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2017 menegaskan, semua madrasah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orangtua/wali siswa (BAB II, bagian A poin 2). 

Yang dikatakan sumbangan: dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya (bagian A poin 5). Kanwil Kementerian Agama harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh madrasah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali siswa tersebut dengan prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transaparansi dan akuntabilitas (bagian A, poin 6). Kanwil Kementerian Agama dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh madrasah apabila madrasah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat (bagian A poin 7).

Dari fakta di atas jelas bahwa, pungutan Rp180.000 per bulan sebagai pungutan liar yang jelas-jelas melanggar aturan yang ada. Akan tetapi, mengapa terjadi pembiaran oleh Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat? Bayangkan. Tahun-tahun sebelumnya dibebankan pungutan Rp200 ribu per bulan sebagai pungutan rutin dan pungutan insidentil sebesar Rp2 juta per siswa. Jika ditotal, maka ada lebih kurang Rp3,83 miliar tahun 2015/2016 yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau begitu, pasal pidana yang bisa dikenakan adalah dugaan penggelapan. Pasal korupsi juga bisa dikenakan kepada kepala sekolah, karena sekolah sebagai badan publik harus tunduk dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Pihak Polda Sumatera Barat tengah mengusut dugaan korupsi/dugaan pungli/dugaan penggelapan dana komite sekolah yang Rp3,84 miliar itu. “Ditemukan satu-dua penyimpangan, penggelapan, maka sudah jadi bukti kuat untuk diperkarakan secara pidana. Usai lidik, Polda Sumbar akan gelar perkara terhadap kasus Dana Komite Sekolah MAN 2 Tahun 2015/2016 yang diduga ada unsur penggelapan dan pelanggaran terhadap regulasi yang ada,” kata perwira polisi di Polda Sumatera Barat bidang Reserse Kriminal Khusus. Pengusutan oleh Polda Sumbar ini sudah dalam pantauan Kepala Polri.

Keterbukaan Informasi Publik

Masalah keuangan sampai sekarang masih sesuatu yang bersifat rahasia. Masih paradigma lama. Pergilah ke sekolah-sekolah, tanyai guru, maka hampir 100 persen tak tahu berapa besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang setiap tahun nilainya lumayan besar. Jangankan jumlah, untuk apa saja penggunaan dana BOS itu guru-guru tak tahu sama sekali. Ironis. Kabarnya, soal dana BOS ini adalah urusan kepala sekolah/madrasah dan bendahara. 

Di MAN 2 Padang, dengan jumlah siswa 1.385 x dana BOS Rp1.400.000/siswa, maka total Rp2,799 miliar. Lalu, tahun 2017 MAN 2 Padang juga peroleh dana DIPA sebesar Rp12,407 miliar. Total dana pemerintah yang dikelola MAN 2 Padang sebesar Rp15,207 miliar. Sebenarnya, jika dengan cerdas dikelola dana sebesar ini, tak ada alasan pihak sekolah mendesak Komite Sekolah MAN 2 Padang agar melakukan pungutan kepada orangtua siswa. Pungutan liar terjadi karena diduga pengurus komite sekolah tak dasar sudah diperalat pihak kepala sekolah.  

Kalau begini faktanya, maka ada dugaan dana BOS dikorupsi atau ada dugaan program tumpang tindih, yang menyebabkan pembiayaan dua sumbernya, satu dari Dana BOS atau dana DIPA dan satu lagi dana Komite Sekolah. Pihak kepolisian tentu bisa melakukan penyelidikan mencek kebenaran kuintansi, daftar hadir, foto kegiatan, dan sebagainya, sesuai laporan Komite Sekolah.

Jika kepala sekolah MAN 2 tahu aturan, silakan pampangkan di halaman depan sekolah yang di pinggir jalan raya di Gunung Pangilun itu, penggunaan dana BOS tahun 2016 dan Dana BOS tahun 2017, masing-masing dalam baliho terpisah. Selain itu juga dilaporkan secara berkala melalui web sekolah. Dan karena MAN 2 Padang adalah badan publik, maka jika perlu sebagai bentuk pertanggungjawaban, iklankan penggunaan dana BOS yang sudah diaudit di media cetak. 

Begitu juga soal Dana DIPA yang besarnya tahun 2017 ini Rp12,407 miliar. Tahun 2016 berapa besar dan digunakan untuk apa dana DIPA, juga harus diumumkan dan diiklankan kepada publik. Jika tidak, dikhawatirkan akan ada sengketa informasi. Jika masuk sengketa informasi soal Dana DIPA dan BOS MAN 2 Padang ini, maka kepala sekolah MAN2 dan/atau Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat akan duduk di kursi “pesakitan” Komisi Informasi Sumatera Barat.

Jika dalam putusannya Majelis Komisioner KI Sumbar memerintahkan informasinya dibuka, maka MAN 2 Padang harus membukanya. Jika tidak, bersiap-siapkan dengan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana  denda paling banyak Rp5 juta rupiah. Pasal 52 Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan, “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

  Pasal 53 menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apapun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Jadi, kepala sekolah MAN 2 Padang dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, jangan menganggap remeh soal keharusan transparansi dan akuntabelitas dana BOS dan DIPA setiap tahun yang dikelola MAN 2 Padang. Begitu juga dana BOS, DIPA, dan dana komite Sekolah di MAN, MTs, dan madrasah ibtidaiyah (MI) lain di kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dengan jelas ditegaskan bahwa prinsip pengelolaan dana tersebut adalah transparansi dan akuntabilitas! 

  Ingat, itu baru dari sisi pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur UU No 14 Tahun 2008. Jika ditemukan unsur penggelapan dan korupsi, ancaman sanksi pidana penjara dan denda yang lebih besar menunggu pula.  Para orangtua atau publik harus melawan jika ada pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah/komite sekolah. Laporkan jika permintaan informasi tak dilayani ke Komisi Informasi dan laporkan ke KPK atau Kejaksaan atau Polisi jika ada dugaan korupsi dan penggelapan. Hak warga/orangtua siswa/publik untuk tahu dijamin undang-undang. ***

 

Akses nadariau.com Via Mobile m.nadariau.com
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA