Editor:Zulmiron | Kamis, 15 Juni 2017 Pukul 17:28:36 Wib,

PP 71 Junto PP 57 Tahun 2015 Diberlakukan

PT SRL Kemungkinan Besar akan Tinggal Sejarah

,
PT SRL Kemungkinan Besar akan Tinggal Sejarah Keterangan Foto: Direksi dan jajaran manajemen PT Sumatera Riang Lestari (SRL) menggelar acara buka bersama dengan ratusan insan pers yang tergabung dalam organisasi PWI, Kamis (14/06/2017).(Ft;Zulmiron)
 
 
Pekanbaru (nadariau.com) - PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan mitra mengalami musibah akibat keluarnya keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 junto PP 57 tahun 2015 dan diperbahuri dengan PP nomor 57. Kenapa tidak? Jika pemerintah bersikukuh PP ini tetap dijalankan, maka PT SRL di Provinsi Riau berkemungkinan besar akan tinggal sejarah atau kenangan. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT SRL, Syamsul Bahri pada acara buka puasa bersama PT SRL dan Mitra dengan insan pers se Provinsi Riau di Ballroom Pangeran Hotel Pekanbaru, Kamis (14/06/2017) malam kemarin.
 
Dari 4 blok luas areal yang sudah dikelola dan ditanam PT SRL yang ada di Provinsi Riau dari tahun 2007, sebut Syamsul, sudah menjadi fngsi budidaya berdasarkan undang-undang sebelumnya. Tapi dengan keluarnya PP nomor 71 junto PP 57 tahun 2015, akan menjadi fungsi lindung dan ekosistem gambut.
 
''Jadi lebih kurang 80 persennya habis dan tidak bisa kita kelola lagi,'' sebut Syamsul.
 
Tentunya, pungkas Syamsul, akan berdampak amat sangat serius bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Jadi inilah bentuk keprihatinan sebenarnya daripada Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun perkebunan. Karena ini dampaknya bukan hanya untuk HTI saja, tapi juga kepada usaha perkebunan yang ada di lahan gambut di Provinsi Riau.
 
''Terakhir kami dipanggil oleh Kementerian Kehutanan di Jakarta, pemerintah tetap bersikukuh untuk melaksanakan apa yang ada di dalam PP nomor 71 junto PP 57 tahun 2015 ini. Setelah kita cek bersama, bukan hanya PT SRL tapi juga hampir keseluruhan yang berada itu sebagian besar akan kembali menjadi fungsi lindung dan tidak bisa dikelola lagi. Jadi inilah sebenarnya keprihatinan dan yang menimpa kami pada saat ini. Tentu kedepan, kalau ini disetujui kemungkinan PT SRL tidak akan ada lagi di Provinsi Riau. Karena itu, kami mohon kepada sahabat kami, kami tetap berupaya bagaimana pemerintah bisa merevisi keputusan PP ini, sehingga areal yang sudah kita kelola belasan tahun kalau bisa tetap bisa kita lanjutkan. Jadi itulah kenapa PT SRL pada tahun ini menunda program sebenarnya dan kami sendiri pun sedikit keberatan, karena program ini sudah lama. Berat bagi kami. Tapi yakin dan percayalah, sampai kapanpun PT SRL akan tetap menjadi sahabat pers di Provinsi Riau,'' curhat Syamsul.
 
Sekarang, kata Syamsul, rekan-rekan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau masih berjuang untuk mengupayakan bagaimana pemerintah mungkin sedikit mundur dan tidak memberlakukan PP ini secara keseluruhan bagi perusahaan yang sudah mengelola arealnya begitu baik. Tapi mungkin bagi yang belum mengelola, inilah yang tetap diprioritaskan untuk dapat melaksanakan PP tersebut.
 
''Jadi sekali lagi kami mohon maaf, mudah-mudahan kalau ada perubahan dalam waktu dekat, kami akan komitmen akan tetap melaksanakan program yang sudah ada. Apalagi program ini adalah program yang sangat baik yang selama ini sudah kita jalankan. Dan mudah-mudahan akan tetap kita lanjutkan kembali,'' harap Syamsul. (ron)

Akses nadariau.com Via Mobile m.nadariau.com
BERITA TERKAIT
  • Karyawan RAPP Bersama Warga Bersihkan Kantor Kampung di Pelalawan
    Selasa, 07 Februari 2017 - 18:06:34
    Jadikan Lingkungan Asri

    Karyawan RAPP Bersama Warga Bersihkan Kantor Kampung di Pelalawan

    Pelalawan (nadariau) - Karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) bersama warga Kampung Gabung Makmur, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten S.
  • RSJ Tampan Jadi Pusat Rujukan Regional Terbaik
    Senin, 16 Januari 2017 - 15:06:46

    RSJ Tampan Jadi Pusat Rujukan Regional Terbaik

    Pekanbaru (nadariau) - Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, Pekanbaru menjadi pusat rujukan regional terbaik pelayanan kesehatan jiwa. Karena saat R.
  • Pemkab Bengkalis Salurkan Dana P3ID 200 Juta Per Desa
    Kamis, 30 November 2017 - 18:46:05
    Program Prioritas Bupati Bengkalis

    Pemkab Bengkalis Salurkan Dana P3ID 200 Juta Per Desa

    Bengkalis (Nadariau.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Senin (27/11/20.
  • PLN Kebut Tuntaskan Lima Gardu Induk
    Kamis, 26 Januari 2017 - 16:12:08
    Cukupi Kebutuhan Listrik di Riau

    PLN Kebut Tuntaskan Lima Gardu Induk

    Pekanbaru (nadariau) - PT PLN (Persero) akan mengebut penyelesaian lima gardu induk untuk mencukupi kebutuhan listrik di Riau. Penyelesaian kel.
  • Pemko Pekanbaru Akan Bangun IPAL Induk di Limapuluh
    Sabtu, 13 Januari 2018 - 20:56:04

    Pemko Pekanbaru Akan Bangun IPAL Induk di Limapuluh

    Pekanbaru (Nadariau.com) - Pemerintahan Kota Pekanbaru akan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) induk di Kecamatan Limapuluh. Pem.
  • Gubri: Tahap I akan Telan Biaya Rp800 Miliar
    Selasa, 20 Juni 2017 - 02:08:49
    Pembangunan SPAM Regional Durolis

    Gubri: Tahap I akan Telan Biaya Rp800 Miliar

    Pekanbaru (nadariau.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menandatangani nota Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama Pembanguna.
BERITA LAINNYA