Editor:Indra Jaya | Senin, 03 April 2017 Pukul 20:55:42 Wib,

Pandangan Fraksi Terkait LKPJ 2016

DPRD Riau Singgung Kurangnya Kedisiplin Pegawai

,
DPRD Riau Singgung Kurangnya Kedisiplin Pegawai Keterangan Foto: Wakil Ketua DPRD Riau dr H Sunaryo (Kanan), menyerahkan pandangan umum fraksi terhadap LKPJ tahun 2016 kepada Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi (Kiri). (Ft: ind)



 

Pekanbaru (nadariau.com) - Dalam penyampaian pandangan umum fraksi tentang Laporan Keterangan Pertenggungjawaban (LKPJ) tahun 2016, DPRD banyak melakukan kritikan dan saran terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Terutama terkait masih kurangnya kedisiplinan pegawai di lingkup Pemprov.

Berdasarkan pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Masgaul Yunus SH MH, dalam pencapaian dan mewujudkan visi misi Riau, pemerintah harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Peningkatannya bukan saja terfokus kepada kuantitas, tetapi juga kepada kualitas.

Peningkatan kualitas harus ditunjang oleh etika dan kedisiplinan pegawai. Sebagaimana diketahui, sekarang masih banyaknya pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak berada ditempat kerja pada saat jam dinas.

"Ketidak hadirannya di kantor, dibuat banyak alasan atau keterangan yang tidak jelas. Namun dalam razia yang dilakukan Satpol PP, banyak pegawai ditemukan di kedai kopi dan pusat perbelanjaan, seperti mall," kata Masgaul, dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD Riau, Senin (03/04/2017).
 
Melalui pandangan fraksi ini, diharapkan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai. Supaya pelayanan pemerintah di lingkup Pemprov bisa berjalan sesuai diinginkan masyarakat dan ketentuan berlaku.

"Mulai tahun 2017 sampai tahun-tahun berikutnya, Pemprov bisa meningkatkan SDM, terutama bagi aparatur negara. Sehingga dapat mendukung program kerja gubernur dengan baik," harap Masgaul.

Disisi lain, Fraksi Golkar turut mengapresiasi Pemprov Riau terhadap pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau 2016. Dimana realisasinya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan memuat visi Riau demi terwujudnya Riau maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, berdaya saing tinggi untuk menurunkan kemiskinan. dan meningkatnya lapangan kerja serta pemantapan Aparatur Pemerintah.

"Terkait peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas untuk mencermati LKPJ adalah salah satu cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kepala daerah. Jadi terkait kritikan dan saran dari fraksi ini mohon ditanggapi kembali oleh Gubernur Riau," ujar Masgaul mengakhiri penyampaian pandangannyo.  

Sedangkan Fraksi PDIP, disampaikan Sugeng Pranoto, menilai Pemprov Riu masih lamban dalam menindaklanjuti urusan yang seharusnya sudah menjadi kewenangan Pemprov. Seperti menindaklanjuti perizinan perikanan dan lain-lain. Dimana perizinan ini bisa menjadi pendapatan rutin bagi daerah.

Fraksi PDIP juga menekankan LKPJ pada evaluasi apa yang sudah dilakukan dan proyeksi sebagai arahan dalam RPJMD. Salah satu poin penting yaitu mengenai goncangan ekonomi dianggap sebagai dalih mencari kesalahan eksternal, namun lalai pada kesalahan internal.

Hal tersebut dilihat dari realisasi APBD 2016 yang hanya 84,19 persen. Belum lagi kebiasan Sisa lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp2 triliun pada tahun 2016 dan dana menggendap di Bank yang dianggap Fraksi PDIP bukan sebagai prestasi.

PDIP menegaskan, evaluasi kinerja dari MenpanRB yang menenpatkan Pemprov Riau di posisi 25 seluruh Indonesia dengan kategori cukup. Kemudian, terkait optimalisasi dana Bantuan Sosial juga menjadi bahasan pada penyampaian fraksi.

"Dalam LKPJ ini menggambarkan kinerja pemerintah Riau belum seluruhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Namun disisi lain, PDIP akan terus mendukung program kinerja Pemprov Riau, sepanjang selaras dengan DPRD," kata Sugeng.

Sedangkan juru bicara Fraksi Demokrat, Nasril, menyampaikan pandangan mengenai penerapan the principle of good financial government dalam pengelolaan keuanngan daerah.
 
Penurunan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang sejalan program Pemprov Riau, dipandang sebagai kinerja Postif. Tetapi Demokrat juga meminta peran Pemprov terhadap realitas tingkat kesejahteraan masyarakat selama ini.

"Jika dibandingkan antara 2015 sampai 2016, angka kemiskinan telah terjadi persentase penurunan. Untuk itu, fraksi Demokrat pada penyampaian LKPJ Gubernur Riau ini sangat memberi pandangan optimisme terhadap kinerja Pemprov Riau selama ini," kata Nasril.

Sementara Fraksi lainnya, menitikberatkan pada angka pengentasan kemiskinan, keterbukaan lapangan kerja, program-program kesejahteraan, realisasi anggaran, kinerna ASN, peningkatan pelayan dan lain-lain.

Sidang paripurna istimewa DPRD Riau ini, dipimpim oleh Wakil Ketua DPRD Riau dr H Sunaryo. Sementara pihak Pemprov Riau diwakili Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

"Penyampaian pandangan umum fraksi tentang LKPJ tahun 2016, sebelumnya sudah disampaikan oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi di dalam rapat Paripurna DPRD, pada tanggal 23 Maret kemarin. Maka sesuai Tatib DPRD Riau, No. 30 tahun 2014, pasal 130, ayat 7, huruf a, No. 2, setelah penyamapaian LKPJ oleh kepala daereh, tahab berikutnya adalah penyampaian pendapat masing-masing fraksi, seperti yang dilaksanakan sekarang," jelas Sunaryo. (ind)


Akses nadariau.com Via Mobile m.nadariau.com
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA