Editor:Indra Jaya | Jumat, 10 Februari 2017 Pukul 22:37:09 Wib,

Pendataan Lebih Setengah Juta

KPU Ngaku Pasti Ada Daftar Pemilih Ganda

,
KPU Ngaku Pasti Ada Daftar Pemilih Ganda Keterangan Foto: Ketua KPU Amiruddin Sijaya (Tengah) sedang memberikan keterangan pers kepada wartawan.
 
 
Pekanbaru (nadariau) - Divisi Data Informasi dan Humas KPU Kota Pekanbaru, Abdul Rasak Jerse Msi mengakui bahwa data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda pasti akan ada dalam Pilkada Pekanbaru. Karena masalah ini sudah menjadi masalah nasional dan terjadi disetiap Pilkada di Indonesia.
 
Sebab jumlah masyarakat yang didata menjadi DPT lebih dari setengah juta orang. Selaku manusiawi, maka kesalahan itu pasti akan terjadi. Sementara pendataan yang dilakukan oleh tim penyelenggara pemilu mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, Kecamatan dan baru disatukan di tingkat Kota yaitu di kantor KPU.     
 
"Isu DPT ganda seperti yang dihebohkan di Pilkada Jakarta tampaknya sudah menjadi isu hangat juga di Pilkada 
 
Pekanbaru. Namun dalam pendataan pasti ada salah sehingga menyebabkan DPT ganda, Tetapi harap kita maklumi kesalahan itu, karena pendataan DPT itu kita lakukan lebih dari setengah juta orang di Pekanbaru ini," kata Rasak dengan polos dalam jumpa pers dengan wartawan di Kantor KPU Pekanbaru, Jumat (10/02/2017)
 
Namun, KPU berusaha mencegah kejadian DPT ganda. Seperti tanggal 5 Februari, KPU dipanggil rapat oleh Komisi I DPRD Riau untuk mempertanyakan permasalahan DPT Ganda. Kemudian tanggal 6 Februari, KPU juga dipanggil oleh Panwaslu Pekanbaru untuk mengklarifikasi persoalan yang sama.
 
Tetapi ketika sama-sama memperlihatkan data, ternyata data yang dipegang oleh DPRD dan Panwaslu tidak sama. Dalam artian meski nama sama, namun Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau tempat tanggal lahir dan lain-lain berbeda antara data satu dengan data lain. Jadi diyakini, KPU sudah bisa mengantisipasi DPT ganda.
  
Diakui lagi, disetiap perumahan pasti ada penduduk yang pindah dan pendatang baru. Termasuk ada yang sudah meninggal. Namun pola penyebaran formulir C6 untuk DPT dilakukan berbeda dari periode lalu. Pola dulu, ada atau tidak orangnya, formulir C6 tetap ditinggalkan petugas sesuai alamat DPT.
 
Tetapi sekarang, bagi DPT yang sudah pindah dan atau meninggal dunia, maka petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak akan meninggalkan formulir C6. Tetapi petugas akan merekap data beserta data fisik dan dikembalikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan, selanjutnya di serahkan bukti fisiknya ke Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan selanjutnya diserahkan ke kantor KPU.
 
"Perbedaan ini juga dilakukan oleh Panwaslu. Dulu anggota Panwaslu hanya ada di setiap kelurahan, namun Pilkada sekarang, anggota Panwaslu ada disetiap KPPS. Jadi Pilkada sekarang kita usahakan berjalan aman, jujur dan lancar," jelas Rasak.
 
Kemudian untuk jumlah DPT pada Pilkada 2017 yaitu sekitar 572.052 orang. Sedangkan jumlah surat suara yang dicetak ada sekitar 587.192 lembar. Tujuannya untuk mengantisipasi pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) eletronik dan KTP sementara yang dikeluarkan oleh Disdukcapil.
 
Sebab sampai hari 'H' pemilihan atau tanggal 15 Februari, Disdukcapil Pekanbaru menginformasikan kepada KPU akan mengeluarkan KTP sementara sekitar 15.000 sampai 17.000. Sementara pemilik kartu sementara memiliki hak suara untuk memilih. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan KPU.
 
Jika jumlah pemilih lebih dari sisa jumlah surat suara yang dicetak KPU, maka pemilih terakhir tidak bisa untuk memberikan hak suaranya dalam Pilkada 2017. Tetapi kalau jumlah pemilih sesuai dengan DPT, maka surat suara akan bersisa dan sisanya akan dikembalikan ke kantor KPU sebagai bukti fisik.
 
Rasak menegaskan, KTP sementara ada dua macam. Yaitu dikeluarkan oleh Disdukcapil dan UPT Kecamatan. Sedangkan pemilik KTP sementara yang bisa memilih yakni kartu yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Perbedaanya adalah, KTP sementara dari Disdukcapil memiliki logo Disdukcapil, foto pemilik dan peruntukkan, diantara peruntukkannya untuk Pilkada. Tetapi KPT sementara dari UPT hanya ada nama pemilik saja.  
 
"Jadi KPU sengaja mencetak surat suara lebih dari jumlah DPT. Selain mengantisipasi pemilik KTP sementara, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum menerima formulir C 6 ditempat tinggalnya. Jadi pemerintah sudah mengatu Pilkada sekarang dengan sebaikmungkin agar tidak ada masyarakat yang dirugikan," terang Rasak.
 
Ketua KPU Pekanbaru, Amiruddin Sijaya, berharap pelaksanaan Pilkada 2017 berjalan lancar dan fair. Sehingga masyarakat Pekanbaru bisa memanfaatkan momen Pilkada untuk bisa memberikan hak suara mencari calon pemimpin terbaik diantara calon terbaik lainnya.  
 
"Mulai tanggal 13 dan 14 Februari kita akan melaksanakan minggu tenang. Selama minggu tenang, Paslon dan masyarakat dapat menjaga aturan KPU untuk menjaga ketenangan dengan tidak melakukan kegiatan kampanye. Sedangkan tanggal 15 Februari adalah hari demokrasi bagi kita untuk memilih calon pemimpin kita untuk lima tahun kedepan," kata Amiruddin. (ind)
 

Akses nadariau.com Via Mobile m.nadariau.com
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA