ADVETORIAL, Nadariau.com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Raja Bakhtiar meminta proses pembangunan Pelabuhan Malarko di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun agar dilanjutkan.
Hal ini dikatakannya penting karena akan menjadi pelabuhan bongkar muat kapal kapal besar yang nantinya bisa menumbuhkan perekonomian di Kepri.
“Ini untuk mendongkrak perekonomian kepri, jadi saya harap itu di segerakan,” Ujarnya, Senin (12/06).
Ia berharap Pemprov Kepri agar melakukan komunikasi intens dengan Kementerian Perhubungan dan seluruh instansi terkait agar pembangunan ini bisa di lanjutkan.
“Koordinasi semua pihak baik Kementerian Perhubungan dan lainnya agar bagaimana ini bisa dilanjutkan, ” Jelasnya
Untuk diketahui, proyek Pelabuhan Malarko telah terhenti sejak tahun 2013. Pembangunan Pelabuhan Malarko dimulai pada tahun 2008 hingga 2012 dan telah menghabiskan lebih dari Rp147 miliar dari anggaran negara.
Fungsi dari Pelabuhan Malarko adalah untuk menjadi pelabuhan utama peti kemas dan pelabuhan roll-on roll-off (roro), serta berfungsi sebagai pelabuhan sandar kapal pesiar di masa mendatang.
Selain itu, pembangunan Pelabuhan Malarko di Karimun juga memiliki tujuan yang lebih mendasar, yaitu sebagai pendukung penetapan Karimun sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ). Karimun telah ditetapkan sebagai kawasan FTZ oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2007.
Dengan demikian, diperlukan pelabuhan dengan skala besar agar kapal-kapal berbobot tonase besar dapat bersandar di dermaga, memperlancar kegiatan bongkar muat, dan memastikan kelancaran keluar masuk orang dan barang.
(Rudi)
