[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Dengarkan Berita”][divide]
Pekanbaru (Nadariau.com) – DPRD Riau menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta bertanggungjawab akibat Rokan Hilir (Rohil) tidak menerima Bantuan Keuangan (BanKeu) Khusus dalam APBD Riau tahun 2018.
Anggota DPRD Riau Dapil Rohil Husaimi Hamidi mengatakan sampai sekarang Pemkab Rohil tidak ada mengajukan proposal Bankeu ke provinsi.
“Melalui proposal, nanti provinsi akan membahas untuk memberikan Bankeu. Namun kalau proposalnya tidak ada tentu bantuan dari APBD provinsi tidak ada,” kata Husaimi kepada wartawan di DPRD Riau, Senin (30/04/2018).
Husaimi menganggap, selama ini Pemkab Rokan Hilir kurang aktif dalam mengurus BanKeu provinsi serta kurang aktif dalam berkomunikasi dengan anggota DPRD Riau dari Rokan Hilir. Maka sangat berbanding terbalik dengan pemerintah kabupaten/kota yang lain.
Ia mengaku sangat cemburu cemburu dewan Dapil kabupaten/kota lain. Karena perwakilan rakyatnya benar benar dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan.
Tentu bantuan itu didapatkan melalui komunikasi dan koordinasi yang intens. Melalui diskusi tentu akan ada jalan keluar, bagaimana mendapatkan dana sebanyak banyaknya untuk daerah.
Sementara Husaimi, sudah 3 tahun menjabat tidak ada Sekda atau Pemda yang mau datang ke DPRD Riau, untuk berkonsultasi. Hal ini sangat disayangkan.
Meski demikian, dewan Dapil Rohil tetap berjuang untuk mendapatkan Bankeu. Agar pembangunan infrastruktur, kesehetan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat bisa terus meningkat di negeri 1000 kubah itu.
“Oleh sebab itu, kami minta Pemda Rohil bisa pro aktif berkoordinasi dengan dewan provinsi. Agar pembangunan bisa meningkat. Dan masyarakat dapat memilihat kinerja wakilnya di provinsi ini,” ujar politisi PPP ini. (ind)
