Pekanbaru (Nadariau.com) – Ketua Forum Pemuda Pejuang Dunia Pendidikan (FPPDP) Riau prawira Mahardika menilai, Dinas Pendidikan (Disdik) Rohil harus diperiksa penegak hukum.
Pasalnya Disdik Rohil telah menyalurkan bantuan diduga tidak tepat sasaran kepada SMPS Tunas Bangsa di Kabupaten Rohil, sampai 2 tahun anggaran
Anggaran ini disalurkan pada tahun 2021 dan 2022 dengan total nilai Rp5.4 miliar. Kegunaan anggaran yakni hanya untuk rehap ruang kelas, rehab toilet dan mobiler sekolah. Dana ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN.
“Sementara SMPS Tunas Bangsa berstatus terverifikasi ‘A’. Artinya sekolah ini sudah memiliki sarana dab prasarana yang lengkap. Namun kenapa Disdik Rohik masih mengarahkan DAK ke sekolah ini,” kata Mahardika, Ahad (3/7/2022).
Mahardika menjelaskan, dalam proses verifikasi sebelumnya, Pemda Rohil melibatkan Disdik dan PUPR Rohil selaku instansi teknis.
Dalam tahap verifikasi, PUPR tentu lebih mengetahui tentang sekolah yang layak atau tidak layak untuk di berikan bantuan. Namun kenapa PUPR selaku instansi teknis tetap menyetujui pemberian bantuan DAK tersebut.
Mahardika menduka, ada kongkalingkong antara Disdik dan PUPR, termasuk oknum di Pemda Rohil selaku pejabat pengambil kebijakan.
“Maka peran penegak hukum sangat penting dalam penyelamatan uang negara dan/atau pengusutan tindak pidana korupsi. Jika tetap dibiarkan, maka penyaluran uang negara tidak tepat sasaran,” jelas Mahardika.
Disisi lain, Mahardika menambahkan, dalam proses pemberian bantuan DAK Disdik Rohil seakan menjadikan SMPS Tunas Bangsa sebagai anak emas. Padahal masih banyak kondisi sekolah negeri yang sangat memprihatinkan. Seperti sekolah sekolah di Kecamatan Pasir Limau Kapas.
Dikhawatirkan, akibat sekolah tidak layak, anak-anak Rohil nantinya lebih memilih sekolah non formal (Sekolah paket). Tentu Sumber Daya Manusia (SDM) disuatu daerah akan rendah.
Diakui, salah seorang Kepala daerah di Kabupaten Rohil dipimpin oleh orang tamatan paket. Namun, keberhasilan ini tidak bisa dijadikan rujukan bagi Pemda dan masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang layak untuk dipakai dalam kehidupan.
Karena hanya sebagian kecil orang tamatan paket yang berhasil dalam menjalani kehidupan yang layak. Selebihnya, hanya sekedar mendapat ijasah saja, tanpa ada perubahan kehidupan kearah lebih baik.
“Ada sebuah video beredar, banyak sekolah negeri di Rohil dalam kondisi memprihatinkan atau buruk. Dalam hal ini, Disdik Rohil seakan – akan tidak peduli untuk memajukan sekolah negeri di Negeri Seribu Kubah ini,” ujar Mahardika sambil tersenyum. (olo)
 - Ketua Forum Pemuda Pejuang Dunia Pendidikan (FPPDP) Riau prawira Mahardika menilai, Dinas Pendidikan (Disdik) Rohil harus diperiksa penegak hukum.){kind=link}