Pekanbaru (Nadariau.com) – Mahasiswa yang tergabung kedalam aliansi Komunitas Mahasiswa Anak Rokan (Komar) meragukan kredibilitas Kepala Dinas Pendidikan Rohil dan Kepala Dinas PUPR Rohil dalam menjalankan fungsinya, terkait verifikasi sekolah yang layak mendapat bantuan pemerintah melalui dana DAK.
Ketua Komar Siin Rajawali menjelaskan, hal ini bermula dari kisruh adanya sekolah swasta di Rohil yaitu SMPS Tunas Bangsa yang mendapat kucuran bantuan dari pemerintah sebesar Rp5.4 miliar tahun anggaran 2021 dan 2022.
“Sebelumnya, Komar menduga dana ini bersumber dari APBD Rohil, namun dugaan ini dibantah oleh Kadisdik Rohil. Dan mengatakan kalau dana itu bukan dari apbd melainkan dari dana DAK,” kata Siin, Rabu (29/6/2022).
Terlepas bantuan dari APBD ataupun DAK yang jelas bantuan 2 kali anggaran sebesar itu sudah mengusik rasa keadilan. Karena masih banyak sekolah negeri dan swasta yang kondisi buruk di Rohil, namun tidak ada di perhatikan.
Jika benar itu dari dana DAK kata siin tentunya yang patut di pertanyakan kredibilitasnya dinas pendidikan dan dinas PUPR Rohil. Karena Pelaksanaan Teknis (Juknis) DAK fisik sudah mengatur regulasinya.
Salah satunya adalah setiap sekolah di verifikasi oleh dinas pendidikan setempat dan dibantu oleh teknis yaitu dari dinas PUPR atau dinas yang membidangi cipta karya.
Tujuannya untuk melihat kondisi kerusakan sekolah. Artinya di sini ada peranan daerah untuk memverifikasi sekolah. Karena tidak dengan tiba – tiba sekolah langsung mendapat bantuan DAK, seperti yang diungkapkan kadis pendidikan, yang seolah – olah tidak ada sama sekali peranan daerah.
Komar menduga, pernyataan Kadis itu terkesan hanya untuk menutupi ketidakmampuan OPD yang dipimpinnya menjalankan fungsi dari negara, yaitu memverifikasi sekolah bersama dinas PUPR seperti regulasi dalam mendapat anggaran DAK.
Sehingga dia seolah – olah menafikkan peranan daerah dan terkesan DAK itu semua urusan pusat. Padahal terkait DAK itu ada Juknisnya.
“Jadi kami berharap Kadis Pendidikan Rohil, jangan membangun opini pembenaran di media. Dan kami berharap ada transparansi dari dinas pendidikan ada apa sekolah swasta dengan akreditasi A mendapat anggaran mencapai Rp2.9 Miliar di tahun 2021, sebanyak R2.5 miliar di tahun 2022 dan ditambah renovasi toilet serta mobiler, jika ditotalkan mencapai Rp5.4 miliar?,” tanya Siin.
Menanggapi hal ini, Bupati Rohil harus segera bertindak mencopot anak buahnya yang tidak mampu bekerja dengan baik. Seperti kadis pendidikan dan kadis PUPR.
Untuk menuntaskan permasalahan ini, Komar sudah berkonsolidasi dengan aliansi mahasiswa lain dari Rohil, antara lain dari HPPMP dan SUMUR untuk menggelar aksi ke Kejati Riau. Agar Kejati Riau segera mengusut terkait bantuan DAK ke sekolah SMPS Tunas Bangsa.
Kenapa sekolah ini diprioritaskan oleh Pemerintah? Apakah ada hubungan pemilik sekolah dengan oknum pejabat dan/atau apakah ada dugaan fee yang mengalir saat verifikasi sekolah. Hal ini yang harus ditelusuri kajati Riau.
“Karena kami sebagai anak Rohil merasa ada yang tak beres terkait 2 kali anggaran untuk sekolah itu. Dan direncanakab besok kami masukan surat ke Polresta Pekanbaru, untuk menggelar aksi unjuk rasa di Kejati Riau, tegas Siin. (olo)
 - Mahasiswa yang tergabung kedalam aliansi Komunitas Mahasiswa Anak Rokan (Komar) meragukan kredibilitas Kepala Dinas Pendidikan Rohil dan Kepala Dinas PUPR Rohil dalam menjalankan fungsinya, terkait verifikasi sekolah yang layak mendapat bantuan pemerintah melalui dana DAK.){kind=link}