Pekanbaru (Nadariau.com) – Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Pekanbaru drg Nora D Manurung mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus meningkatkan perhatiannya untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui anggaran APBD.
Sebab peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk wilayah Kantor Cabang Pekanbaru, yang membawahi wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kampar dan Rohul masih banyak berasal dari peserta mandiri (Perorangan/KK).
Dari Jumlah penduduk 2.7 juta jiwa, kepesertaan JKN di mpat Kabupaten/Kota ini baru sekitar 2,2 juta jiwa, atau sekitar 78 persen. Sedangkan target Pemerintah Pusat, kepesertaan JKN yaitu 98 persen.
“Untuk peningkatan kepesertaan JKN sangat diharapkan upaya masing-masing Pemda. Supaya setiap penduduk memiliki jaminan kesehatan, baik melalui BPJS Kesehatan maupun Jamkesda,” kata Nora, pada acara media workshop, Ngopi Bareng Media, disalah satu cafe di Arifin Ahmad, Jumat (19/11/2021).
Nora menjelaskan, untuk pendaftaran jaminan kesehatan daerah yaitu di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melalui program Jamkesda. Kemudian data kepesertaan Jamkesda akan dilaporkan kepada BPJS Kesehatan untuk di input kedalam kepesertaan JKN.
Hingga saat ini, kepesertaan JKN melalui program Jamkesda baru sekitar 5 persen. Selebihnya masih banyak lagi masyarakat miskin belum terdaftar dan/atau didaftarkan oleh Pemda setempat.
Otomatis jika sakit, sudah tentu masyarakat miskin ini akan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, karena keterbatasan uang. Maka pertolongan pengobatannya bisa terganggu atau tidak tertolong.
“Peran Pemda untuk mendukung JKN baru 5 persen. Seharusnya Pemda sangat berperan penting untuk menjamin kesehatan masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Nora. (alin)
 - Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Pekanbaru drg Nora D Manurung mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus meningkatkan perhatiannya untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui anggaran APBD.){kind=link}