Pekanbaru (Nadariau.com) – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Riau (Amakri) menilai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatra 3 anti kritik dan arogan.
Ketua Amarki Edi Novandri kepada Nadariau.com mengatakan, sebelumnya mahasiswa menggelar aksi papan bunga di depan Kantor BP2P Sumatra 3, pada Selasa (10/8/2021)
Aksi unjuk rasa dan papan bunga ini adalah sebagai aspirasi mahasiswa terkait dugaan pembangunan Rumah Susun (Rusun) untuk masyarakat di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, karena tidak sesuai spek. Dimana dalam pembangunan itu masih menggunakan batu konvensional biasa, seharusnya menggunakan hebel.
Namun sayangnya salah seorang pegawai BP2P Sumatra 3, memaksa Satpam kantor untuk menurunkan papan bunga tersebut. Dinilai BP2P ini anti kritik dan arogan.
“Dalam pembangunan Rusun di Tualang ini terdapat bahan bangunannya menggunakan batu konvensional biasa, seharusnya menggunakan hebel. Artinya kalau ada batu konvensional biasa pastinya semen yang di gunakan juga semen biasa karna kalau hebel harusnya gunakan mortar. Atas kejadian ini, makanya kami inginmenyuarakan ke BP2P Sumatra 3,” kata Edi, usai melihat papan bunga kritikan tersebut ditutunkan Satpam.
Selanjutnya, pada pagar dibagian belakang diduga sudah roboh. Proyek Rusun ini dianggarkan tahun 2018 dan selesai dibangun tahun 2019. Baru 2 tahun, proyek dengan anggaran Rp12 miliar ini, kondisinya sudah banyak yang retak serta penurunan pada selasar.
Menurut Edi berdasarkan jawaban dari BP2P Sumatra 3 atas surat dari Amarki, mereka sudah mengetahui kondisi tersebut. Dan tahun ini akan ada pemeliharaan.
Tetapi, rencana ini tentu jadi menjadi perhatian mahasiswa. Apakah pemeliharan itu kembali menggunakan uang negara atau uang kontraktor? Jika menggunakan uang negara, tentu pihak BP2P dan pihak kontraktor sudah kongkalingkong.
Seharusnya BP2P Sumatra 3 sebagai institusi negara dan dibiayai negara harus fokus terhadap subtansi laporan, yaitu dugaan pembangunan yang tidak sesuai speak. Misalnya laporan surat kaleng, aksi demo, maka BP2P sebagai penanggungjawab tentu segera menindaklanjuti dan bukan menganggap remeh (Cuek) terhadap laporan itu dan/atau marah dikritik.
“Seharusnya laporan ini segera ditindaklanjuti dan bukan mempertanyakan legalitas forum mahasiswa. Kami mengakui, saat memasukkan surat pelaporan dulu, ada identitas sedikit disamarkan. Namun penyamaran dalam memasukkan surat itu sudah hal biasa, supaya tidak di klaim pihak lain. Setelah mendapat balasan surat dari pihak BP2P Sumatra 3, baru dilakukan aksi papan bunga,” ujar Edi.
Atas kejadian ini, mahasiswa segera akan melaporkan pihak BP2P kepada Kementrian PUPR. Agar bisa menegur bawahannya yang arogan terhadap kritikan. Selain itu, untuk aksi lanjutan mahasiswa juga akan pasang papan bunga di Kejati Riau, agar kegiatan tersebut ditindak penegak hukum.
Selanjutnya kami akan pasang aksi papan bunga ini di Kementrian PUPR. Agar Mentri PUPR mengetahui kinerja bawahannya yang tidak mau bekerja mengawasi kegiatan pembangunan di lapangan.
“Selain itu, kami meminta kepada Kementrian PUPR, Jabatan Kepala BP2P harus dicopot. Karena tidak mau membimbing dan meminta tanggungjawab kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan negara,” tegas Edi.
Ditempat terpisah, Satpam Kantor BP2P Ade mengakui menurunkan aksi papan bungan itu atas instruksi (Perintah) Kabag Umum BP2P, Des. Dengan alasan, baik didalam maupun diluar pagar tidak boleh melakukan aksi papan bunga.
“Kabag Umum BP2P Pak Des tidak bisa dijumpai karena sedang rapat Zoom. Namun disini memang tidak diperbolehkan menggelar aksi papan bungaa, memasang aksi makanya segera mencopot papan bunga tersebut,” kata Ade menyampaikan jawaban konfirmasi terkait penurunan papan bunga mahasisa ini kepada Nadariau.com. (olo)
 - Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Riau (Amakri) menilai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatra 3 anti kritik dan arogan.){kind=link}