Kampar (Nadariau.com)- Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, dr. Asmara Fitrah Abadi mengungkapkan utang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) belum dibayar oleh Dinas Kesehatan Kampar.
Pria yang kerap disapa Ifi itu menyebutkan, sejak 2019 hingga 2020 tunggakan Jamkesda ke RSUD sudah mencapai angka 7 miliar rupiah.
“Klaimnya hingga tahun 2020 kemarin membengkak 7 miliar rupiah, awalnya kita tidak merisaukan hal ini, karena tidak tahu penyebab Dinas Kesehatan tidak membayarkan itu,” kata Ifi kepada Nadariau.com, Kamis 22 April 2021.
Kekhawatiran Ifi mulai muncul saat membludaknya pasien Jamkesda, ternyata sangat berpengaruh terhadap cash flow RSUD.
“Tentu kita tidak mungkin menolak pasien, supaya pelayanan tidak terganggu makanya kita tetap terima meskipun beban Jamkesda meningkat, namun tetap sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Pihaknya bahkan sudah berupaya mendesak ke Dinas Kesehatan untuk segera membayar, namun tak terkabulkan sepenuhnya.
“Pembahasan anggaran di 2020 Dinas Kesehatan hanya membayarkan sekitar delapan ratus juta rupiah, utang tak banyak berkurang,” tambah Ifi.
Ifi mengaku pusing, namun di sisi lain dirinya dituntut kewajiban untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Inilah yang membuat kami pusing, kalau anggaran tersendat akan berakibat terhadap pengambilan obat dan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP),” tambah Ifi lagi.
Ifi mengemukakan, selain pengunjung umum, pembayaran yang lancar ke RSUD hanya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
“Kalau yang ditekel oleh BPJS tidak bermasalah, sementara pengunjung umum hanya sekitar delapan persen, kita lebih banyak terbebani oleh pasien Jamkesda,” jelasnya.
Sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Komisi II DPRD Kampar, dijanjikan untuk dibayarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2021.
“Pelaksana harian (Plh) Dinas Kesehatan, menyanggupi untuk menganggarkan di APBD Perubahan 2021, Komisi II DPRD sudah kita coba untuk berkomunikasi, harapan kita segera teratasi,” tutupnya.(Dika/DW)
