PEKANBARU (nadariau.com) – Dugaan ketidakwajaran angka pembayaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk listrik dan telepon di sekolah-sekolah negeri mengundang tanda tanya.
Dugaan ketidakwajaran angka pembayaran listrik dan telepon sekolah negeri tersebut diungkapkan Rion dari LSM BPKP (Badan Pemantau Kebijakan Publik).
“Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk membayar listrik dan telepon sekolah negeri pada tahun anggaran 2020 kami nilai tidak wajar mengingat saat ini tak banyak lagi sekolah yang menggunakan telepon kabel,” ungkap Rion.
Untuk menjawab dugaan tersebut, Rion didampingi wartawan lantas menjumpai Irpan Maidelis, S.Pd. MM, Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di ruang kerjanya, Kamis, (18/3/2021).
Irpan menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru membantu sekolah – sekolah negeri dalam hal pembayaran listrik, telepon dan internet.
“Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik itu induknya, kemudian di dalamnya ada telepon, internet. Telepon dan internet untuk seluruh sekolah termasuk Dinas Pendidikan, beda dengan listrik, listrik kita bantu juga,” jelas Irpan.
Ketika tim meminta izin untuk memotret salah satu bukti pembayaran, Irpan tidak membolehkannya dengan alasan nanti dipertanyakan oleh kepla dinas.
Namun belum cukup waktu yang diberikan kepada tim untuk bertanya dan mendapatkan jawaban, tamu baru sudah dipersilakan masuk ke dalam ruangan. Kesannya tuan rumah mempersilakan tamu sebelumnya untuk keluar dari dalam ruangan.
Sebagai bahan perbandingan, wartawan mencoba bertanya ke salah satu sekolah negeri mengenai pembayaran listrik telepon dan internetnya.
“Internet WiFi (kami) bayar perbulan, untuk telepon gak ada lagi. Pembayaran listrik sekarang ini bervariasi, sekitar 3 juta atau 4 jutaan tapi kalau belajar full pakai komputer semuanya itu bisa 5 jutaan,” jelas kepsek yang enggan disebutkan nama dan sekolahnya tersebut. (af)
