Pekanbaru (Nadariau.com) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu penopang dalam meningkatkan sumber keuangan dan penghasilan daerah.
BUMD diharapkan dapat dikelola dengan profesional dan dipegang oleh orang – orang yang Akuntabel, memiliki keilmuwan dan mengelola Perusahaan.
Dalam proses penetapan dan pemilihan dewan Komisaris dan dewan direksi dalam mengemban amanah, harus dilihat keriterianya sebagai syarat dan ketentuan dalam memilih orang yang tepat untuk memegang jabatan strategis tersebut.
Bukan seperti memilih kucing dalam karung, namun kepala daerah harus mengetahui aspek integritas diri, mental kepribadian, keilmuan dan keprofesionalannya. Karena hal ini adalah kata kunci untuk kesusesan suatu usaha.
“Sekarang Gubernur Riau telah menunjuk dewan direksi dan dewan komisaris di BUMD Riau PT PIR dan PT SPR tanpa melalui RUPS. Sehingga permasalahan ini menjadi hangat dibicarakan dikalangan masyarakat banyak,” kata Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam (PC PMII) Kota Pekanbaru Ali Junjung dengan rasa protes atas kebijakan gubernur tersebut, Selasa (26/1/2021).
Ali menilai, Pemprov Riau dalam hal ini gubernur terlalu dini dan terlalu berani dalam menetapkan nama-nama yang beredar didunia Maya sebelum dibawa ke RUPS.
Kemudian, kenapa proses seleksinya diserahkan Biro Perekonomian. Sementara dari informasi yang diterima, latar belakang Kabiro perekonomian tersebut adalah bidang kimia bukan bidang ekonomi.
Menurut Ali, bagaimana mungkin seorang ahli kimia bisa menjaring ahli dalam bidang mengembangkan perusahaan? Hal ini tentu, sangat mustahil.
Maka dari itu, PMII Pekanbaru terus akan menyuarakan lewat media, untuk menggalang tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat serta para akademisi untuk memantau dan meminta gubernur untuk merubah kembali rekomendasi terhadap dewan direksi yang sudah didudukan dikedua BUMD tersebut.
“Kami menginginkan, orang yang menjabat dewan redaksi tersebut adalah orang yang sudah berpengalaman dibidangnya. Dan bukan orang titipan. Atas kesewenangan ini, PMII terus mengawal dan akan turun kejalan untuk mengkritik Gubernur Riau dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kurang tepat pada tempatnya,” tegasnya Ali. (af)
