Pekanbaru (Nadariau.com) – Badan Pengawas (Bawaslu) Kota Pekanbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama stakeholder untuk amankan Pemilu 2019.
Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru Yasrif Tambusai SH MH mengatakan, Pemilu merupakan bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan kedaulatan rakyat/ demokrasi.
Oleh sebab itu, Yasrif mengajak semua elemen untuk mekaksanakan Pemilu yang berintegritas, berkualitas dan bermartabat sebagai sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis dan berdaulat dalam bingkai NKRI.
Kemudian mencegah terjadinya potensi pelanggaran secara dini. Salah satunya melakukan tindakan, langkah-langkah dan upaya optimal agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu. Sehingga Pemilu terlaksana dengan baik.
“Diakui di Indonesia masih diwarnai potensi pelanggaran-pelanggaran yang rawan menimbulkan konflik, ketidaktertiban, ketidakamanan, ketidakharmonisan, ketidak validan pada proses maupun hasil Pemilu. Maka mari kita cegah setiap potensi pelanggaran tersebut,” kata Yasrif dalam Rakor di Hotel Grand Elite Pekanbaru, Kamis (21/02/2019).
Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru Bidang Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Rizqi Abadi SIKom.
Rizqi menjelaskan, hari ‘H’ pencoblosan tinggal 54 hari lagi menjelang 17 April 2019. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat, terutama stakeholder yang berkaitan dengan pengawasan harus bisa mendorong partisipasi pemilih.
Diakui tahun-tahun sebelumnya jumlah pemilih belum mencapai target. Namun tahun ini, diharapkan partisipasi pemilih harus tinggi.
Kepada stakeholder dan khususnya kepada partai politik, harus bisa mengikuti tahapan Pemilu dengan tertib. Supaya tidak adalagi terjadi pelanggaran-pelanggaran, yang dapat merugikan calon dari partai tersebut akibat sanksi Pemilu.
“Semua tahapan-tahapan Pemilu sudah disosialisasikan dengan baik kepada seluruh elemen masyarakat. Diharapkan, pada Pemilu sekarang mari kita awasi pelaksanaan Pemilu dengan baik supaya aman dan damai,” kata Rizqi.
Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Riau Amiruddin Sijaya meminta, kepada TNI, Polri, Pemuda dan seluruh elemen masyarakat yang terkait dengan pengawasan, agar bisa menetralisir situasi dan kondisi.
Dengan tidak ada keberpihakkan, maka tidak akan ada peserta Caleg yang melakukan pelanggaran. Penegak hukum dan masyarakat harus bisa mencegah setiap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
Selain itu, menurut pantauan Bawaslu, partisipasi pemilih yang paling tinggi adalah orang pinggiran dan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Namun orang perkotaan, ekonomi mapan, punya gelar banyak dan jabatan tinggi partisipasi memilihnya kurang.
“Jadi tugas kita, mari kita rangkul dan ajak masyarakat ekonomi menengah keatas ini ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Agar calon terpilih benar – benar bisa membangun daerah dengan baik selama lima tahun kedepan,” kata Amiruddin. (ind)
