Pekanbaru (Nadariau.com) – Ketua Komisi IV DPRD Riau salah satunya membidangi masalah infrastruktur jalan, Husni Thamrin sebut keberadaan hamparan perkebunan sawit yang luas di Provinsi Riau tidak memberikan keuntungan yang signifikan pada daerah.
Terutama menyangkut Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ini, menurut dia, Provinsi Riau tidak mendapatkan atau nihil pemasukan dari CPO (Crude Palm) yang dihasilkan.
Sementara itu, kata dia, kondisi jalan akibat transportasi truck CPO telah membuat jalan Riau banyak yang rusak.
Hamparan kebun sawit Riau mungkin lebih luas dari Kalimantan. Permasalahannya, kebun, kebunya di Riau, jalan rusaknya di Riau.
“Tapi hasilnya ke Jakarta, sementara pusat tidak mau mengembalikannya ke daerah,” kata Thamrin kepaxa media, Senin (01/10/2018).
Dikatakan juga oleh politisi Gerindra ini, inilah penderitaan daerah terhadap keberadaan kebun sawit yang ada, semenntara anggapan dari daerah luar, Riau kaya di atas minyak di bawah minyak.
“Kalau dari sawit ini kita terima seperti DBH Migas, maka Riau ini kayalah. Banyak APBD di seluruh kabupaten/kota dan banyak jugalah pembangunan yang terjadi,” dia menambahkan.
Sementara itu saat dikonfirmasi apakah ada upaya dari daerah untuk ada juga DBH dari CPO, Dapil Pelalawan ini kembali menjelaskan upaya itu sudah lama dilakukan.
Bahkan kata dia juga dengan melakukan tuntutan ke pusat bersama-sama dengan daerah penghail sawit yang lain se Indonesia.
“Tapi hingga saat ini belum ada respon dari pusat. Ini akan diperjuangkan terus sampai pusat mengabulkan,” katanya. (ind)
