Pekanbaru (Nadariau.com) – Penanganan perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi kembali menuai sorotan.
Kali ini, Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau segera memberikan kepastian hukum atas perkara yang dinilai berlarut-larut tersebut.
Desakan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Riau, Senin (16/11/2026). Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik Polda Riau dan jaksa yang disebut telah terjadi berulang kali, bahkan diperkirakan mencapai delapan hingga sepuluh kali pengembalian.
Ketua Umum PW SEMMI Riau, Ihkram Mulya, mengatakan berkas perkara pertama kali diserahkan pada 2 Juni 2026. Namun, sejak saat itu proses pengembalian disebut berlangsung rata-rata setiap dua pekan tanpa kejelasan kapan perkara tersebut dapat dituntaskan.
“Berkasnya bergerak, tetapi tidak pernah sampai. Kami tidak menuduh siapa pun. Kami menagih titik akhir yang terbuka bagi publik,” tegas Ihkram.
Diketahui, PT Musim Mas telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Polda Riau sejak 18 Mei 2026. Perusahaan tersebut dijerat terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan perhitungan ahli, dugaan kerugian ekologis akibat perkara tersebut mencapai Rp187.863.860.800 atau sekitar Rp187,86 miliar. Nilai tersebut menjadi salah satu alasan SEMMI Riau menilai penanganan perkara harus mendapat perhatian serius dan tidak boleh berlarut-larut tanpa kejelasan.
SEMMI Riau meminta Kejati Riau membuka informasi mengenai jumlah pengembalian berkas, garis besar petunjuk jaksa yang belum dipenuhi penyidik, serta target waktu penyelesaian perkara.
Tak hanya korporasi, mahasiswa juga mendesak agar penyidik mengusut kemungkinan keterlibatan direksi, pengurus, hingga penanggung jawab operasional perusahaan. Penetapan tersangka perorangan diminta dilakukan apabila alat bukti telah mencukupi.
“Korporasi tidak bergerak sendiri, ia bergerak lewat manusia,” tegasnya.
Selain itu, mereka meminta langkah pengamanan terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya pelanggaran, termasuk penyegelan, penelusuran dan penyitaan aset, serta penghentian sementara aktivitas di kawasan sempadan sungai sesuai ketentuan hukum.
Mahasiswa juga mendorong pertanggungjawaban korporasi dan kewajiban pemulihan lingkungan. Termasuk audit hingga pencabutan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), apabila pelanggaran terbukti melalui pemeriksaan resmi.
Dalam aksi tersebut, massa menyerahkan tuntutan tertulis kepada Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Riau. Mereka memberikan tenggat waktu 3×24 jam sejak tuntutan diterima, yakni hingga Kamis (19/11/2026), agar pihak kejaksaan memberikan jawaban secara tertulis.
SEMMI Riau juga menegaskan, apabila seluruh petunjuk jaksa telah dipenuhi penyidik, berkas perkara harus segera dinyatakan lengkap atau P-21 sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan.
Sebaliknya, apabila tidak ada jawaban maupun alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, SEMMI Riau menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat dengan meminta Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan Kejati Riau.
“Kejaksaan adalah pengendali perkara. Kendali menuntut tanggung jawab, dan tanggung jawab menuntut keterbukaan,” ujarnya.
SEMMI Riau menegaskan, aksi tersebut bukan untuk membela institusi tertentu ataupun menghakimi pihak yang sedang berperkara. Mereka menginginkan proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kini, publik menanti penjelasan Kejati Riau terkait perkembangan perkara tersebut, terutama mengenai alasan berulangnya pengembalian berkas dan langkah konkret untuk menuntaskan kasus dugaan kejahatan lingkungan dengan nilai kerugian ekologis mencapai Rp187,86 miliar itu.(sony)


