Pekanbaru (Nadariau.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terus memperkuat tata kelola pemulihan aset, khususnya dalam pengelolaan barang rampasan negara.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap aset hasil penegakan hukum dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata bagi negara.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Peran Bidang Pemulihan Aset dalam Mendukung Transparansi Pengelolaan Barang Rampasan Negara” yang digelar di Sasana HM Prasetyo, Gedung Satya Adhi Wicaksana Kejati Riau, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Asisten Pemulihan Aset Kejati Riau, Wuriadhi Paramita, serta menghadirkan dua narasumber dari kalangan akademisi, yakni Dosen Hukum Pidana Universitas Riau, Dr. Davit Ramadhan, S.H., M.H., dan Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Riau, Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.
FGD ini juga diikuti jajaran Kepala Seksi (Kasi) Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) dari seluruh Kejaksaan Negeri di wilayah Riau.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai aspek strategis pengelolaan barang rampasan negara, mulai dari transparansi, akuntabilitas, ketertiban administrasi hingga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan barang rampasan negara menjadi perhatian penting karena aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan harus ditangani secara profesional, tertib, dan terukur. Dengan demikian, aset tersebut dapat dioptimalkan sehingga memberikan manfaat bagi negara.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemulihan Aset.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat koordinasi, pemahaman, dan sinergi seluruh jajaran dalam pengelolaan barang rampasan negara. Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar setiap proses pengelolaan aset berjalan tertib, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Zikrullah.
Ia menjelaskan, penguatan kapasitas dan penyamaan persepsi melalui forum diskusi tersebut diharapkan dapat melahirkan gagasan serta solusi strategis dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan barang rampasan negara.
“Dengan pengelolaan yang semakin optimal, diharapkan upaya pemulihan aset dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penerimaan negara. Kami berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola pemulihan aset yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tambahnya.
Kejati Riau berharap FGD tersebut tidak sekadar menjadi forum pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang rampasan negara.
Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen Kejati Riau dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, sekaligus memastikan setiap aset hasil penegakan hukum dikelola secara bertanggung jawab dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan masyarakat.(sony)
 – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terus memperkuat tata kelola pemulihan aset, khususnya dalam pengelolaan barang rampasan negara.){kind=link}