Korupsi KUR Bank BUMN, Kejari Pekanbaru Kembalikan Rp1,63 Miliar ke Kas Negara

Pekanbaru (Nadariau.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menyetorkan uang sebesar Rp1.633.303.773 ke kas negara dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara pada perkara korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di salah satu bank BUMN Unit Rumbai. Penyetoran dilakukan pada Senin (9/11/2026).

Uang lebih dari Rp1,6 miliar tersebut merupakan bagian dari dana sekitar Rp1,96 miliar yang sebelumnya disita dalam proses penyidikan dan dititipkan di rekening penampungan perkara Kejari Pekanbaru. Dana tersebut kemudian diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Penyetoran dilakukan secara simbolis dalam kegiatan penyerahan pengembalian kerugian keuangan negara. Kegiatan itu disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, Marlambson Carel Williams, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Fusthathul Amul Huzni, serta para jaksa eksekutor.

Turut hadir Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubbagbin) dan para kepala seksi di lingkungan Kejari Pekanbaru.

Pelaksana Harian (Plh) Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Adhi Thya Febricar, membenarkan penyetoran tersebut. Menurutnya, pengembalian uang negara merupakan salah satu tujuan penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Benar, uang sebesar Rp1.633.303.773 telah disetorkan ke kas negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi penyaluran KUR. Penyetoran ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara,” ujar Adhi.

Ia menjelaskan, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak semata-mata berorientasi pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Namun, upaya mengembalikan kerugian keuangan negara juga menjadi perhatian agar penanganan perkara memberikan manfaat nyata.

“Melalui proses penegakan hukum, kami berupaya agar kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi negara,” tambahnya.

Dalam perkara ini, uang yang disetorkan ke kas negara merupakan bagian dari dana sekitar Rp1,96 miliar yang sebelumnya disita saat proses penyidikan. Berdasarkan putusan pengadilan, Faisal Syahreza Sulaiman dibebani kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.633.303.773.

Dengan demikian, terdapat kelebihan uang titipan sebesar Rp326.696.227 setelah dikurangi kewajiban pembayaran uang pengganti. Kelebihan tersebut menjadi hak Faisal dan dikembalikan kepadanya sesuai ketentuan dalam putusan pengadilan.

Pemulihan kerugian keuangan negara ini merupakan bagian dari penyelesaian perkara yang menjerat empat terdakwa, yakni Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani.

Dalam perkara tersebut, keempatnya memiliki peran berbeda dalam proses penyaluran KUR Mikro yang bermasalah. Ian Roni Hutagalung diketahui merupakan mantri bank yang berkaitan dengan proses penyaluran kredit. Sementara itu, Asifa Muliani berperan sebagai perantara atau pencari calon debitur.

Adapun Armanto dan Faisal Syahreza Sulaiman disebut turut menikmati aliran dana dari penyaluran kredit tersebut.

Kasus ini bermula pada 2023, ketika dilakukan penyaluran KUR Mikro kepada 20 debitur dengan plafon masing-masing Rp100 juta.

Dalam dakwaan, para penerima kredit disebut tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR karena tidak memiliki usaha aktif maupun usaha yang layak dibiayai. Proses verifikasi lapangan juga diduga tidak dilakukan secara maksimal, sedangkan pencairan kredit disebut hanya mengandalkan dokumen identitas para debitur.

Kasus tersebut terungkap setelah adanya audit Satuan Pengawas Internal (SPI) bank BUMN pusat pada Juli 2023. Hasil audit memperkirakan kerugian keuangan bank mencapai sekitar Rp1,9 miliar.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, keempat terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. Namun, majelis hakim menyatakan mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.

Atas perbuatannya, Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Khusus Faisal, majelis hakim juga menetapkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.633.303.773. Pembayaran tersebut diperhitungkan dari uang titipan sekitar Rp1,96 miliar yang sebelumnya telah disita dalam proses penyidikan.(sony)