Pekanbaru (nada riau.com) – Konflik warga Umbansari Kecamatan Rumbai dengan SLB Santa Lusia tidak akan terjadi jika pihak SLB ikuti aturan pemerintah.
Menurut pengamat tata kota dan bangunan Dr Mardianto Manan, MT, sebelum terjadi pembangunan itu terjadi harusnya ada izin lingkungan (HO) yang ditandatangani warga, RT, RW, lurah dan camat. Selanjutnya keluar UKL/UPL dari DLHK, berikutnya rekomendasi teknis dari dinas terkait harus dijalankan, setelah itu baru keluar IMB.
Lanjut Mardianto, jika semua perizinan itu didapat dengan cara yang benar dan dijalankan pihak pengembang dalam hal ini Yayasan Prayoga untuk bangunan SLB Santa Lusia di Umbansari Kecamatan Rumbai, pastinya hal-hal yang merugikan dan meresahkan masyarakat seperti saat ini tentu tidak terjadi.
Mardianto menjelaskan jika bangunan tidak terlalu luas tidak perlu AMDAL(analisis dampak lingkungan) tapi harus ada usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pengelolaan lingkungan (UKL/UPL)
Harusnya, meskipun telah mendapat izin, Yayasan Prayoga selaku pengembang pembangunan SLB Santa Lusia harus mengikuti rekomendasi UKL/UPL yang telah dibuat dinas teknis (PUPR dan DLHK) agar warga tidak terdampak dari pembangunan.
Jika saat ini warga sekitar terdampak oleh pembangunan SLB Santa Lusia maka patut diduga rekomendasi dari UKL/UPL itu tidak dijalankan oleh Yayasan Prayoga selaku pengembang SLB Santa Lusia, tegas Mardianto.
Harusnya, jelas Mardianto, selama pembangunan SLB Santa Lusia, DLHK Kota Oekanbaru mengawasi dampak lingkungan yang ditimbulkannyakarena UKL/UPL itu produk mereka.
DLHK Kota Pekanbaru bertanggung jawab terkait pengawasan produk yang di terbitkannya, bukannya diam di tempat dan terima laporan. Karena jika salah atau tidak dijalankan rekomendasi dari UKL/UPL itu seperti ini lah kejadiannya masyarakat yang di rugikan, tutup Mardianto. (***)
