Jakarta (Nadariau.com) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (10/3/2026).
Kunjungan ini dilakukan guna memperoleh informasi serta referensi yang lebih mendalam terkait dasar-dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Riau tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan.
Ranperda tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Perempuan ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, sekaligus sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi terhadap perempuan.
Melalui ranperda tersebut, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan layanan yang lebih optimal bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, maupun diskriminasi.
Dalam konsultasi tersebut, Bapemperda DPRD Provinsi Riau juga membahas muatan materi yang perlu dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah, termasuk aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh legislatif dalam menyusun naskah Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Selain itu, dibahas pula pentingnya penyusunan peraturan teknis sebagai turunan dari ranperda tersebut agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, sehingga regulasi yang dibentuk dapat berjalan secara efektif.
Melalui kegiatan konsultasi dan berbagi informasi ini, diharapkan seluruh aspek legalitas serta muatan teknis yang diperlukan dalam penyusunan ranperda dapat terpenuhi dengan baik.
Dengan demikian, apabila nantinya telah ditetapkan menjadi peraturan daerah, regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi perempuan di Provinsi Riau.
Untuk diketahui, kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Sunaryo, serta anggota Bapemperda DPRD Provinsi Riau, yakni Ma’mun Solikhin, Edi Basri, Ginda Burnama, Manahara Napitupulu, dan Abdullah.
Turut hadir mendampingi dari Biro Hukum Setda Provinsi Riau serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. (Advetorial)
 - Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (10/3/2026).){kind=link}