Pekanbaru ( Nadariau Com ) – Dinas Pendidikan Provinsi Riau menjadi perhatian publik setelah membangun Barrier Gate Parking System di lingkungan kantornya dengan nilai kontrak Rp353.269.340, bersumber dari APBD Provinsi Riau, dan dikerjakan selama 45 hari kalender.
Proyek ini berjalan di saat Pemerintah Provinsi Riau sedang menghadapi tekanan keuangan yang cukup berat, hingga memutuskan pemotongan TPP ASN sebesar 30 persen. Kondisi fiskal yang melemah akibat turunnya PAD dan transfer pusat membuat pemerintah daerah menerapkan kebijakan efisiensi di berbagai sektor.
Namun, di tengah situasi tersebut, Disdik Riau justru mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk pembangunan sistem palang parkir otomatis.
Kepala Disdik Riau, menyatakan bahwa sistem ini dibangun untuk menertibkan keluar-masuk kendaraan dan nantinya diakses menggunakan kartu khusus (ID Card). Ia menilai teknologi tersebut dapat membantu agar pergerakan orang yang masuk dan keluar kantor lebih tertata serta mencegah pencurian atau masuknya orang yang tidak jelas kepentingannya.
Sementara itu Ketua Umum Forum Pemuda Pejuang Dunia Pendidikan Riau, Prawira mengatakan bahwa penjelasan Kadisdik itu menimbulkan pertanyaan, apakah memang terdapat insiden keamanan—seperti pencurian, kehilangan barang, atau gangguan lain yang cukup signifikan sehingga dapat menjadi dasar pembenaran pembangunan sistem gate tersebut.
” Selain itu, istilah orang yang tidak berkepentingan juga memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang dimaksud, mengingat kantor dinas merupakan ruang pelayanan publik yang semestinya terbuka untuk masyarakat,” ujar Ketua Umum FPPDP Riau kepada media ini Rabu 26 November 2025.
Tidak hanya itu Ketua Umum Forum Pemuda Pejuang Dunia Pendidikan Riau itu menilai pembangunan tersebut tidak menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi keuangan daerah yang sedang terpuruk.
” Saat APBD sedang berat hingga ASN harus menerima pemotongan TPP 30 persen, Disdik malah membangun Barrier Gate Parking System. Ini bukan skala prioritas, dan kami duga tidak menunjukkan empati terhadap situasi fiskal daerah.” Ungkapnya.
Prawira mengingatkan bahwa Dinas Pendidikan adalah instansi pelayanan publik. Masyarakat khususnya guru, siswa, orang tua, dan penggiat pendidikan, seharusnya mendapatkan akses yang mudah, terbuka, dan tidak dipersulit oleh sistem palang otomatis.
Beliau juga menegaskan Dinas Pendidikan Riau itu harusnya melayani masyarakat dengan mudah bukan diduga membatasi aksesnya.
” Kalau mau tertib, cukup tata sistem pelayanan, bukan membangun pagar otomatis yang justru kami duga menambah kerumitan saya sepakat dengan pernyataan PLT gubri jika takut dia mundur aja karna dinas pendidikan itu kantor pelayanan publik dan jangan di persulit masyarakat dengan hal demikian,” Tutup Mahardika. ( Tim ).
