Rokan Hilir (Nadariau com) – Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) menyorot tiga instansi Pemerintahan Daerah Rohil atas dugaan Pungutan Liar (Pungli) kepada masyarakat.
Hal ini seiring dengan mencuatnya pemberitaan mengenai tudingan terkait dengan dugaan jual beli proyek 15 persen yang terjadi di Dinas Perindagsar dan dugaan Pungli kontrak kerja sebesar Rp2,5 juta di PUPR dugaan Pungli rumah layak huni sebesar Rp10 juta di Dinas Perkim Kabupaten Rokan Hilir.
Presiden Hipemarohi Akas Virmandi yang juga menjabat sebagai Koordinator Paguyuban Se-Riau Wilayah Rokan Hilir angkat bicara dan meminta Bupati Rokan Hilir membenahi ke tiga Kepala Dinas dan Kabid yang membidangi setiap kegiatan proyek di OPD tersebut. Serta membuat kebijakan yang dapat menekan potensi terjadinya Pungli.
Tidak hanya itu, Akas juga meminta agar bapak wakil bupati selaku pemimpin yang dinilai fokus di internal pemerintah daerah kabupaten rokan hilir agar juga bisa memantau seluruh gerak gerik potensi terjadinya nya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh setiap dinas.
Akas mengungkapkan bahwa praktek seperti jual beli proyek tersebut sudah menjadi budaya akut yang menyebar luas ditubuh birokrasi pemerintahan kabupaten Rokan Hilir.
Bahkan kata Akas tidak hanya disisi jual beli proyek saja, akan tetapi Disperindagsar, Pupr dan Perkim selaku OPD pemilik kegiatan bisa mendapatkan uang dari setiap kegiatannya dengan berbagai cara, karena dinas adalah pengguna anggaran sekaligus pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pengawas dari setiap kegiatan yang ada di OPD nya.
“Jadi seperti fee atau bahasa kren nya saat ini japrem sangat memungkinkan terjadi disetiap kegiatan Disperindagsar, Pupr, dan Perkim. Karena mereka berpotensi untuk menentukan kepada siapa proyek tersebut akan di berikan dan mengatur pelaksanaan proyek dilapangan, belum lagi modus pengurusan administrasi dan sebagainya”.
Perlunya membenahi dan memberikan ketegasan kepada setiap dinas ini karena Akas menilai bahwa setiap kali berjalannya kegiatan proyek, hampir disetiap dinas selalu luput dengan tugas dan fungsi sejatinya yaitu agar setiap kegiatan dinas yang berjalan semata mata hanya agar masyarakat dapat menikmati program tersebut dengan layak dan sesuai spesifikasi anggaran.
Namun kata Akas yang seringkali terjadi justru sebaliknya setiap dinas atau kadis dan Kabid yang membidangi kegiatan tersebut sibuk menjadi kontraktor yang bahkan ikut mengatur berjalannya kegiatan yang barang tentu sangat merusak moral birokrasi pemerintahan daerah.
Sebagai organisasi yang sangat getol menyuarakan pembaharuan kepada pemerintah daerah kabupaten rokan hilir, Akas Virmandi selaku Presiden Hipemarohi Pekanbaru sekaligus Koordinator Paguyuban Seriau Wilayah Rokan Hilir ini akan menjadikan persoalan pungli ini menjadi kajian yang akan disuarakan dimimbar jalanan. ( Tim ).
