Pekanbaru (Nadariau.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau membongkar dugaan praktik produksi dan peredaran pupuk palsu di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial JN (40) serta menyita sekitar 9,7 ton pupuk yang diduga hasil pencampuran dan pengemasan ulang.
JN diduga menjalankan praktik ilegal dengan mencampurkan dua merek pupuk berbeda, kemudian mengemasnya kembali untuk dipasarkan seolah-olah sebagai produk pupuk tertentu.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran pupuk palsu di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan hingga mendatangi lokasi di Jalan Rambutan Simpang Pir, Desa Tandun Barat, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.
“Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan satu unit mobil Mitsubishi L300 bernomor polisi BM 8791 MR yang telah memuat pupuk merek Super Fosfat SP-36 ukuran 50 kilogram,” kata Kombes Ade, Rabu (18/11/2026).
Dari hasil pemeriksaan, petugas kemudian mengetahui pupuk tersebut berasal dari sebuah gudang yang disewa oleh JN.
Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau selanjutnya melakukan penggeledahan di gudang tersebut. Hasilnya, polisi menemukan sejumlah pupuk serta peralatan yang diduga digunakan untuk mencampur dan mengemas ulang produk.
Ade menjelaskan, modus yang dilakukan JN yakni mencampurkan pupuk merek AC Mahkota dengan pupuk organik merek Bola Dunia. Campuran tersebut kemudian dikemas kembali untuk dijual kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aktivitas produksi pupuk tersebut diduga telah berlangsung sejak 13 Oktober 2026.
Dalam menjalankan bisnis ilegalnya, tersangka diduga menjual pupuk hasil campuran itu seharga Rp160 ribu per karung dengan berat 50 kilogram.
Dari setiap karung yang berhasil terjual, JN diperkirakan memperoleh keuntungan sekitar Rp80 ribu.
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 122 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
Selain itu, JN juga dijerat Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan Ditreskrimsus Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut.(sony)


