Pekanbaru (Nadariau.com) – Pemberantasan narkoba di Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, tidak cukup hanya dengan menangkap bandar dan pengedar.
Badan Narkotika Nasional (BNN) kini memperkuat pendekatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran narkotika dari akarnya.
Melalui program Aksi Kampung Dalam Bersinar, BNN mendorong masyarakat memiliki keterampilan hidup (life skill), peluang berwirausaha, hingga akses permodalan dan pasar. Langkah ini diharapkan dapat memberikan alternatif penghasilan yang legal sehingga masyarakat tidak mudah terjerat atau direkrut jaringan narkoba.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Aldrin Marihot Pandapotan Hutabarat, mengatakan, kehadiran BNN di Kampung Dalam bukan semata-mata untuk melakukan penegakan hukum, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir, pola hidup, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penindakan terhadap bandar maupun pengedar memang penting. Namun, jika akar persoalan yang membuat masyarakat rentan terlibat dalam jaringan narkotika tidak diselesaikan, peredaran narkoba berpotensi terus berulang.
“Penegakan hukum itu pendekatannya mencari pelaku, yang ujungnya masuk ke lembaga pemasyarakatan. Di sini kita tidak ingin hanya bertindak sebagai pemadam kebakaran. Ketika ada api, disiram, kemudian muncul lagi api, disiram lagi. Kita ingin menyumbat dari hulunya,” kata Irjen Aldrin usai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Aksi Kampung Dalam Bersinar, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pemberantasan narkoba harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus. Pertama, memperkuat edukasi dan literasi masyarakat mengenai bahaya narkotika. Kedua, melakukan pemberdayaan alternatif agar masyarakat memiliki keterampilan dan sumber penghasilan yang lebih baik.
Melalui program tersebut, warga didorong meninggalkan aktivitas yang melanggar hukum dan beralih ke kegiatan ekonomi produktif.
“Yang dulunya pola hidupnya melakukan kejahatan, saat ini kita ubah. Kalau berdagang, berdagang yang legal, bukan yang ilegal atau melanggar hukum. Kita ingin pola hidup masyarakat menjadi lebih baik,” tegasnya.
Aldrin menyebutkan, program pelatihan keterampilan hidup di Kampung Dalam menyasar sejumlah kelompok, mulai dari mantan penyalahguna narkotika, pecandu yang sedang menjalani rehabilitasi, masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, hingga warga kurang mampu.
Kelompok tersebut dinilai membutuhkan perhatian khusus karena keterbatasan ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan berpotensi dimanfaatkan jaringan narkotika untuk merekrut mereka sebagai kurir maupun bagian dari jaringan peredaran.
Namun, menurut Aldrin, pemberdayaan tidak boleh berhenti sebatas memberikan pelatihan. Masyarakat juga membutuhkan dukungan modal usaha, akses pasar, serta pendampingan agar keterampilan yang diperoleh benar-benar dapat dikembangkan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kalau mereka diberikan pekerjaan, dibekali life skill, diberikan modal untuk berwirausaha dan akses pasar, maka ruang gerak jaringan narkoba bisa semakin dipersempit,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Aldrin juga mengungkapkan hasil pemetaan kawasan rawan narkoba di Provinsi Riau. Tercatat sebanyak 363 kawasan masuk dalam kategori rawan narkoba. Dari jumlah tersebut, tujuh kawasan berada pada kategori bahaya, sedangkan 356 kawasan lainnya masuk kategori waspada.
Sementara Kampung Dalam sendiri masuk kategori waspada, bukan kategori bahaya. Salah satu pertimbangannya adalah kawasan tersebut telah berulang kali mendapatkan intervensi melalui berbagai kegiatan, baik operasi dan penindakan aparat maupun program pemberdayaan masyarakat.
Meski demikian, status waspada bukan berarti persoalan narkoba di kawasan tersebut telah tuntas. Upaya pencegahan dan pembinaan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan agar jaringan narkotika tidak kembali tumbuh dan memanfaatkan masyarakat setempat.
Aldrin menilai, jaringan peredaran narkoba dapat bertahan ketika terdapat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas ilegal. Karena itu, peningkatan kesejahteraan dan perubahan tatanan sosial menjadi bagian penting dalam strategi pemberantasan narkotika.
Ia menegaskan, penanganan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada BNN dan Polri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat.
Dunia usaha, misalnya, diharapkan ikut mendukung pemberdayaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sementara media berperan memperkuat edukasi publik, akademisi memberikan kajian dan rekomendasi, serta masyarakat menjadi penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.
“Penanganan narkoba bukan hanya ada di pundak BNN maupun Polri. Ini tanggung jawab kita bersama. Ada pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat yang harus saling bahu-membahu menolak narkoba,” katanya.
Kegiatan Aksi Kampung Dalam Bersinar tersebut turut melibatkan BNNP Riau, Polda Riau, dan Pemerintah Kota Pekanbaru. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu memperkuat pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.
BNN berharap Kampung Dalam ke depan tidak lagi dikenal sebagai kawasan rawan peredaran narkotika, tetapi mampu berkembang menjadi lingkungan yang mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan terhadap ancaman narkoba.
“Kalau masyarakat sudah memiliki pekerjaan, penghasilan, dan kehidupan yang lebih baik, ruang gerak jaringan narkoba akan semakin sempit. Kita harus mengurangi permintaan narkotika secara bertahap, sehingga peredarannya juga bisa ditekan,” tutup Irjen Aldrin.(sony)
 – Pemberantasan narkoba di Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, tidak cukup hanya dengan menangkap bandar dan pengedar.){kind=link}