Banyak Jabatan Plt dan Minim Inovasi, GMPI Nilai Tata Kelola Pemerintahan Pelalawan Lemah

PELALAWAN (Nadariau) – sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur atau pegawai dalam rangka melaksanakan pelayanan serta administrasi kepada masyarakat di Kabupaten Pelalawan di nilai mati suri alias tidak berjalan sebagai mana mesti walau telah didukung oleh kelengkapan pejabat terkait serta dibantu ASN dengan jumlah puluhan ribu itu.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris DPW Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Provinsi Riau Dwi Surya Pamungkas ST, yang menyebutkan saat ini pemerintah berjalan hanya sesuai dengan kemauan orang nomor satu saja, dengan pejabat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya sebagai simbol adanya kepala kantor saja, sedangkan urusan birokrasi dan administrasi sering tidak terpakai.
“Zaman Pak Zukri kedua ini, banyak yang mubazir, terutama Sumber Daya Manusia yng kita miliki, yang kita bayar lewat APBD, lewat pajak kita, kita korbankan pembangunan pembangunan strategis agar membayar gaji gaji pejabat, tapi otak mereka yang harusnya memikirkan masyarakat tidak tidak di pakai. Mubazir sekali,” tegas Dwi, Kamis (5/3/2026)
Lebih lanjut dikatakan mantan aktivis kampus ini, walau masih mempunyai pasangan kepala daerah lengkap, bupati dan Wabup serta didukung pimpinan ASN tertinggi Sekdakab, namun jalanya pemerintahan di daerah pemekaran dari Kabupaten Kampar ini seolah berjalan tanpa kepala.
“Kalau melihat bagaimana pemerintah saat ini berjalan, seperti kita tak punya pemimpin, sayang sekali, badan berjalan tanpa kepala,”katanya lagi
Pria yang aktif di KAHMI Pelalawan ini menyebutkan ada beberapa Dinas yang masih di isi oleh pejabat pelaksana, dan begitu juga dengan kecamatan yang camatnya definitif tidak ada. Baginya ini menunjukkan ketidak seriusan Bupati dalam mengelola sumber daya yang dia miliki.
Padahal ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan tak kekurangan orang orang hebat. Namun tidak di berdayakan secara maksimal
“Ada anekdot atau isi yang berkembang di luar, bahwa saat ini ASN di Pelalawan tidak berminat jadi pejabat, tuntutan saja yang banyak, dukungan dan back up tidak ada dari bupati, belum lagi di kejar kejar APH, isinya seperti itu yang membuat pak bupati pusing tujuh keliling untuk melakukan mutasi saat ini, tidak ada yang mau, dapat kojo, dapat tekanan, anggaran tak ada. miris kan,”tambahnya
Harusnya, sambung Dwi, persoalan anggaran dan tidak menjadi kendala bagi OPD untuk berimprovisasi menyelenggaran pemerintahan yang akuntable. Karena sebelum Pilkada lalu, orang yang terpilih dan menjabat saat ini sudah tahu akan menghadapi masa sulit, defisit anggaran dan minim transfer pusat.
“Harusnya kepala daerah punya strategi untuk itu, jadi tidak syok jika dana pembangunan masuk tidak sesuai harapan,”tukasnya
Walau sering menjadi argumentasi deposit anggaran untuk tidak mengalokasikan anggaran untuk program yang menyentuh kepentingan masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini, ada banyak program bupati yang di paksakan tanpa kendala anggaran.
“Kalau di masa kampanye, magrib mengaji dan santunan anak yatim bisa beliau laksanakan. Padahal dalam keadaan defisit juga. Tapi itukan kebutuhan pencitraan besar. Sekarang mana ada program itu lagi. Tidak ada program pemerintah sekarang. Yang ada strategi strategi bupati dan Wabup untuk persiapan pilkada akan datang, bagaimana dinasti akan bermain nanti itu yang nampak sekarang,”tegasnya
“Pelalawan sekarang sangat miris, “pungkas DSP (Apon)