Batam (Nadariau.com) – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait permasalahan rumah subsidi di Perumahan Rhabayu Estuario, Sekupang, Batam, Jumat (20/2/2026) siang.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam itu dipimpin anggota Komisi I, Muhammad Fadli, bersama Sekretaris Komisi I, Anwar Anas. Hadir pula anggota Komisi I lainnya, yakni Muhammad Mustafa dan Hendrik.
RDPU tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah instansi terkait, antara lain Direktorat Lahan BP Batam, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Perkimtan), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bagian Hukum Setdako Batam, Camat Sekupang, Lurah Patam Lestari, pimpinan organisasi GEMPA, serta perwakilan konsumen perumahan.
Namun, pihak Bank Tabungan Negara dan pengembang PT Intan Karya Lestari tidak hadir meskipun telah diundang dalam RDPU tersebut.
RDPU digelar menyusul keluhan warga selaku konsumen rumah subsidi yang menduga adanya permainan harga terhadap rumah yang mereka beli. Warga menilai seharusnya dapat membayar dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan yang ditetapkan saat transaksi.
Suasana rapat sempat berlangsung sengit sebelum akhirnya ditengahi pimpinan rapat. Muhammad Fadli menjelaskan, pihaknya akan terus mengurai persoalan tersebut agar duduk perkaranya menjadi jelas dan solusi dapat ditemukan.
“Meskipun saat ini warga selaku konsumen sudah menggugat ke pengadilan, kami berharap tetap bisa membantu menyelesaikan persoalan antara konsumen, pihak pengembang, dan pihak bank,” ujar Fadli.
Ia menambahkan, Komisi I akan kembali menjadwalkan RDPU lanjutan karena pihak-pihak yang paling berkepentingan dalam persoalan tersebut belum hadir dalam rapat kali ini.
“Kami akan kembali menjadwalkan RDPU selanjutnya karena pihak yang paling berkepentingan tidak hadir,” kata Fadli.
