PEKANBARU(NadaRiau.com)– Skema Kerja Sama Operasional (KSO) yang dijalankan oleh PT Agrinas Palma Nusantara kini berada di bawah sorotan tajam. Alih-alih menjadi solusi kesejahteraan, kebijakan ini justru memicu gelombang perlawanan dari masyarakat adat dan tokoh daerah di Provinsi Riau. Rakyat merasa “dijajah” di tanah sendiri akibat pengelolaan lahan sitaan negara yang diduga lebih memprioritaskan pengusaha kakap dari luar daerah.
Ketua Umum Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (Fabem) Riau, Heri Guspendri, M.Sos, menyatakan bahwa masyarakat lokal kini hanya menjadi penonton dalam pengelolaan kekayaan alam mereka. Menurutnya, syarat modal tinggi yang ditetapkan Agrinas menjadi penghalang maut bagi koperasi lokal untuk ikut berpartisipasi.
“Kami merasa dipaksa menjadi penonton di rumah sendiri. Lahan yang seharusnya menjadi objek kesejahteraan rakyat justru dikelola oleh korporasi luar dengan sistem bagi hasil yang mustahil dijangkau masyarakat kecil,” tegas Heri dengan nada getir di Pekanbaru.
Dampak dari kebijakan ini sangat nyata: bentrokan fisik mulai pecah di lapangan. Kehadiran pihak ketiga yang asing bagi warga lokal memicu gesekan panas yang mengancam stabilitas keamanan di wilayah kebun sitaan.
Fabem mengingatkan PT Agrinas bahwa semangat Presiden Prabowo membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan adalah untuk memberantas mafia, bukan memindahkan penguasaan lahan dari satu oligarki ke oligarki lainnya.
“Esensinya adalah redistribusi untuk rakyat. Jangan sampai negara hanya memindahkan kendali dari satu korporasi ke korporasi lain tanpa menyentuh akar kesejahteraan masyarakat lokal,” lanjut Heri.
Tak hanya masalah kemitraan, Fabem juga membongkar adanya dugaan ketidaksesuaian (discrepancy) data luas lahan. Ada indikasi kuat bahwa angka yang dilaporkan ke negara jauh berbeda dengan fakta luasan fisik di lapangan.
Fabem mendesak pemerintah untuk melakukan audit fisik total, dengan mencocokkan titik koordinat secara transparan. Tujuannya jelas, memastikan tidak ada aset negara yang “tercecer” atau sengaja disembunyikan untuk tetap dinikmati secara ilegal oleh oknum tertentu.
“Jangan sampai negara hanya disuapi laporan administratif yang manis di atas kertas, tapi pahit di lapangan. Verifikasi ulang adalah harga mati untuk menyelamatkan aset negara dan hak rakyat Riau,” pungkasnya.(Doni)
 yang dijalankan oleh PT Agrinas Palma Nusantara kini berada di bawah sorotan tajam. Alih-alih menjadi solusi kesejahteraan, kebijakan ini justru memicu gelombang perlawanan dari masyarakat adat dan tokoh daerah di Provinsi Riau. Rakyat merasa "dijajah" di tanah sendiri akibat pengelolaan lahan sitaan negara yang diduga lebih memprioritaskan pengusaha kakap dari luar daerah.){kind=link}