Kapolda Riau Tegaskan Penyelesaian Konflik TNTN Harus Humanis dan Berkeadilan

Pekanbaru (Nadariau.com) – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menegaskan komitmen Polri dalam menyelesaikan konflik kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui kolaborasi lintas sektoral, pendekatan humanis, serta solusi yang berkeadilan bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Riau dalam rapat koordinasi bersama jajaran TNI, Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Danrem 031/Wira Bima, Balai Taman Nasional Tesso Nilo, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait yang digelar di Pekanbaru, Senin (29/12/2025).

Rapat koordinasi ini menjadi forum awal untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah strategis terpadu dalam penanganan persoalan TNTN secara berkelanjutan.

Kapolda Riau menegaskan bahwa konflik di kawasan TNTN merupakan persoalan kompleks yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum semata.

Menurutnya, konflik tersebut memiliki dimensi sosial, historis, serta menyangkut rasa keadilan masyarakat yang telah lama bermukim, baik di kawasan inti maupun zona penyangga.

“Persoalan TNTN ini bukan sekadar persoalan hukum. Di dalamnya terdapat aspek sosial, kemanusiaan, dan rasa keadilan masyarakat yang harus kita pahami bersama. Karena itu, penyelesaiannya harus komprehensif dan berimbang,” ujar Irjen Herry.

Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektoral sebagai fondasi utama penyelesaian konflik. Ia mendorong sinergi yang solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Balai TNTN, serta seluruh stakeholder yang memiliki kepedulian dan komitmen menyelesaikan persoalan di kawasan konservasi tersebut.

“Mulai dari TNI, Kodim, Koramil, Babinsa, hingga seluruh pemangku kepentingan harus berada dalam satu tujuan, satu frame, dan satu komitmen untuk menyelesaikan persoalan TNTN secara tuntas,” tegasnya.

Kapolda Riau juga menyoroti pentingnya koordinasi intensif dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk ATR/BPN, agar setiap kebijakan dan langkah yang diambil berjalan terpadu, terukur, dan berkesinambungan.
Sebagai langkah strategis ke depan,

Kapolda mendorong penyusunan peta jalan (roadmap) penanganan TNTN yang komprehensif. Ia menargetkan pada tahun 2026 telah tersedia roadmap penyelesaian TNTN yang memuat timeline kegiatan, indikator keberhasilan, kebutuhan anggaran, serta keterlibatan personel lintas instansi.

Selain itu, Kapolda menekankan pentingnya pendekatan dialogis dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat ulayat. Dialog ini dinilai krusial untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kehadiran negara.

Dalam konteks solusi, Kapolda Riau mendorong penerapan skema yang berkeadilan dan humanis, seperti program perhutanan sosial atau relokasi sukarela yang manusiawi, disertai pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat terdampak.

“Pendekatan ini penting agar masyarakat tidak merasa terintimidasi, tetapi justru merasa dilindungi dan diberdayakan oleh negara,” jelasnya.
Kapolda juga menegaskan bahwa kehadirannya dalam rapat tersebut mewakili sinergi pemerintah daerah dan TNI.

“Saya hadir mewakili Pak Gubernur dan Pangdam. Artinya, kita harus berada dalam satu frekuensi. Negara harus hadir dengan solusi terbaik, termasuk langkah-langkah mitigasi yang telah dan akan dilakukan oleh Kapolres setempat,” ungkapnya.

Menutup arahannya, Kapolda Riau menegaskan bahwa menjaga kelestarian hutan TNTN merupakan amanah bagi generasi masa depan. Namun pada saat yang sama, menjaga harkat dan martabat masyarakat adalah kewajiban moral Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

“Persoalan TNTN adalah tanggung jawab kita bersama. Negara harus hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.(sony)