Hukum Politik dan Ketatanegaraan dalam Lingkup Pemerintahan

Pekanbaru (Nadariau.com) – Dalam sistem kenegaraan, hukum politik dan hukum ketatanegaraan memegang peranan sentral sebagai landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan, tata kelola kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara.

Kedua cabang hukum ini menjadi pilar utama yang memastikan proses politik berjalan sesuai aturan serta penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor konstitusi.

Hukum Politik: Mengatur Proses Demokrasi dan Kekuasaan

Hukum politik merupakan bidang yang membahas hubungan antara hukum dan politik, termasuk bagaimana kekuasaan diraih, dijalankan, dan dibatasi. Cakupan hukum politik sangat luas, mulai dari pemilihan umum, partai politik, hingga mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Dalam konteks pemilu, hukum politik mengatur tata cara penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis. Selain itu, partai politik sebagai pilar demokrasi juga diatur agar memiliki akuntabilitas dalam pendanaan dan fungsi politiknya. Di sisi lain, hukum politik juga memastikan bahwa parlemen sebagai lembaga perwakilan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara efektif.

Hukum Ketatanegaraan: Mengatur Struktur dan Mekanisme Negara

Sementara itu, hukum ketatanegaraan memfokuskan kajian pada struktur negara serta kewenangan antar lembaga negara sesuai ketentuan konstitusi. Di Indonesia, rujukan utama hukum ketatanegaraan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya.

Cakupan hukum ketatanegaraan mencakup sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan prinsip checks and balances. Hukum ini juga menegaskan jaminan hak asasi manusia, kewajiban warga negara, hingga hubungan pemerintahan pusat dan daerah melalui mekanisme otonomi.

Keterkaitan Keduanya dalam Pemerintahan

Hukum politik dan hukum ketatanegaraan memiliki keterkaitan erat dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Hukum ketatanegaraan ibarat kerangka atau struktur negara, sementara hukum politik mengatur dinamika perebutan dan penggunaan kekuasaan dalam kerangka tersebut.

Melalui keduanya, pemerintahan dapat berjalan lebih teratur, konflik politik dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, serta kebijakan publik dirumuskan berdasarkan norma dan prosedur yang tepat.

Peran Penting dalam Mewujudkan Pemerintahan Demokratis

Kedua bidang hukum ini berperan penting dalam menjaga stabilitas politik, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melindungi hak warga negara, serta memastikan prinsip negara hukum (rechtsstaat) dijalankan.

Dengan hukum politik yang kuat, proses demokrasi seperti pemilu dan perwakilan rakyat dapat berlangsung transparan dan akuntabel. Sementara hukum ketatanegaraan memastikan tidak ada lembaga negara yang menyalahgunakan kewenangannya.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Meski memiliki peran strategis, implementasi hukum politik dan ketatanegaraan di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti maraknya politik uang, potensi dominasi kekuasaan tertentu, intervensi politik dalam penegakan hukum, hingga rendahnya literasi konstitusi masyarakat.

Hal ini menyebabkan sebagian warga negara belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban politiknya, sehingga partisipasi politik belum optimal.

Mahasiswa Unilak Soroti Pentingnya Penguatan Hukum Politik dan Ketatanegaraan

Tiga mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Raihan Ramadhan, Riski Pratama S, dan Jhon Ambrosius Sisko menilai bahwa penguatan kedua bidang hukum ini sangat penting untuk masa depan demokrasi di Indonesia. Menurut mereka, pemerintahan yang stabil dan berpihak pada rakyat hanya dapat terwujud apabila hukum politik dan ketatanegaraan ditegakkan secara konsisten tanpa intervensi kepentingan tertentu.

Mereka menegaskan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konstitusi serta proses politik harus ditingkatkan agar demokrasi dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Kedua bidang hukum ini adalah fondasi bernegara. Semakin kuat pemahamannya, semakin baik kualitas pemerintahan dan partisipasi rakyat.

Penulis :
Raihan Ramadhan
Riski Pratama S
Jhon Ambrosius Sisko

Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru