Pekanbaru (Nadariau.com) – Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, membantah keras kabar yang menyebut dirinya sebagai saksi pelapor dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Isu tersebut mencuat usai penangkapan Abdul Wahid bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Riau pada Senin (03/11/2025) lalu. Dalam informasi yang beredar, disebutkan bahwa OTT itu berawal dari laporan pihak internal pemerintahan, yang dikaitkan dengan nama Wagub Riau.
Namun, SF Hariyanto dengan tegas menepis tudingan tersebut.
“Saya tidak jelas status saksi pelapor itu. Kalau saya disebut pelapor, itu fitnah. Dia itu (Abdul Wahid) adik saya. Yang dipanggil itu semuanya anak buah saya, tidak mungkin saya melaporkan,” ujar Hariyanto, usai pertemuan dengan media di Kantor Gubernur Riau, Kamis (06/11/2025).
Hariyanto juga mengaku tidak mengetahui secara detail kejadian yang menjerat Gubernur Abdul Wahid dalam OTT KPK.
“Ada yang bilang Wagub mengetahui kejadian itu. Macam pernyataan orang ke saya. Saya tidak mengetahui kejadian itu,” tegasnya.
Usai penangkapan tersebut, SF Hariyanto kini ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau menggantikan posisi Abdul Wahid yang tengah menghadapi proses hukum di KPK.
Sebagaimana diketahui, KPK melakukan OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada Senin malam (03/11/2025). Operasi ini diawali dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, yang kemudian berlanjut ke beberapa lokasi lain di Pekanbaru.
Sedikitnya 10 orang diamankan, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Riau M. Arief Setiawan, dan Staf Ahli Gubernur Dani M. Nursalam. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka.
KPK menduga, Abdul Wahid menerima fee proyek sekitar 5 persen dari sejumlah kegiatan pembangunan di Dinas PUPR Riau.(sony)
 – Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, membantah keras kabar yang menyebut dirinya sebagai saksi pelapor dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid.){kind=link}