Kuansing (NadaRiau.com) – Masalah bagi bagi 200 hektare kebun sawit ke sejumlah lembaga pemerintah Desa, Limbago Adat Nagori (LAN) dan BUMD, ditengah proses perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari (AA). Manajemen perusahaan memilih bungkam ketika dimintai keterangan oleh awak media.
Salah seorang bagian staf legal perusahaan bernama Fahmi, saat dikonfirmasi oleh Nadariau.con melalui sambungan telepon, hanya memberikan jawaban singkat dan beralasan sedang berada dilapangan.
“Gak ada, gak ada itu, nanti sambung lagi saya sedang dilokasi,” singkatnya sambil menutup telpon dan tidak bisa dihubungi lagi.
Begitupun Solihun, Senior Manager (SM) perusahaan tersebut juga terkesan tertutup saat dikonfirmasi terkait hibah 200 hektar kebun sawit oleh pihaknya ke sejumlah lembaga di kuansing.
Bahkan, ia menyarankan agar hal itu dikonfirmasi ke bagian legal atau ke pimpinan perusahaan yang berdomisili di Teluk Kuantan.
“Pimpinan kami di Taluk rumahnya tu bang, namanya pak Paino Harianto,” kata Senior Manager Solihun.
Guna mengungkapkan kebenaran terkait bagi bagi 200 sawit tersebut, upaya konfirmasi media ini melalui sambungan telepon dan pesan singkat disampaikan ke Paino Harianto. Namun, hal itu tidak mendapatkan respon dari yang bersangkutan.
Bahkan saat dikonfirmasi secara langsung di kediamannya, Paino Harianto yang menjabat General Manager (GM) perusahaan tersebut enggan dimintai keterangan.
“Gak bisa, gak ada waktu saya,” ucapnya berulang-ulang.
Sementara, terkait bagi-bagi kelapa sawit itu terus menuai tanda tanya besar di kalangan masyarakat Kuansing, pasalnya, hal itu dilakukan di moment Perusahaan ini mengurus perpanjangan HGU yang diketahui sudah mati sejak Desember 2024 lalu.
“Dalam rangka apa PT AA bagi bagi lahan ke Pemerintah Desa, LAN dan BUMD itu? , apa ada kaitannya dengan perpanjangan HGU nya? ,” ungkap salah satu warga. (DONI)
 dan BUMD, ditengah proses perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari (AA). Manajemen perusahaan memilih bungkam ketika dimintai keterangan oleh awak media.){kind=link}