Di sela-sela kegiatan lustrum Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, nadariau mewawancarai Prof Gunawan Sumodiningrat, guru besar emeritus di jurusan Ilmu Ekonomi UGM. Tepatnya di kegiatan rapat senat terbuka dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-70 (Lustrum XIV), Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) bertempat di Auditorium Pusat Pembelajaran lantai 8 (delapan) pada hari Jumat, 19 September 2025.
Profesor Gunawan Sumodiningrat membuat intisari gagasan ideal terkait “Membangun Indonesia dari Desa Berbasis Ekonomi Kreatif Pancasila”. Pak Gun -demikian beliau biasa dipanggil- menyampaikan perihal ekonomi kreatif Pancasila karena terinspirasi dari cita-cita proklamasi, dirangkai dengan pemikiran Bung Karno, prof Sumitro Djojohadikusumo, dan Prof Mubyarto. Selain itu pengalaman beliau dalam menjalankan program Pendampingan IDT (Inpres Desa Tertinggal) bersama dengan Danjen Kopasus di tahun 1993.
Menurut prof Gunawan ada 7 (tujuh) langkah dalam membangun Indonesia dari desa berbasis ekonomi kreatif Pancasila.
Langkah pertama adalah “Mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai Ideologi Bangsa”. KMP atau Koperasi Merah Putih perlu dikembangkan sebagai wadah untuk memperkuat ekonomi kreatif berbasis Pancasila, yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian langkah kedua adalah “Membangun Bumkal/ BUMDes/Bumdesa sebagai Holding Perusahaan”. Badan Usaha Milik Kelurahan (Bumkal) dan/ atau Bumdes/Bumdesa sebagai holding perusahaan berarti ia memayungi berbagai usaha. Seperti misalnya UMKM, koperasi, asosiasi, dan kelompok masyarakat, agar perekonomian desa makin meningkat dan tambah sejahtera.
Langkah ketiga yaitu “Mengembangkan Usaha Berbasis Masyarakat”. Kembangkan usaha berbasis masyarakat, seperti UMKM, koperasi, asosiasi, dan kelompok, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Langkah keempat dengan “Menempatkan Manajer Pendamping Desa yang Profesional”. Prof Sumodiningrat menekankan penempatan para manajer pendamping desa yang profesional dan mandiri untuk mengelola pembangunan ekonomi desa, dengan prinsip berkelanjutan dan saling menguntungkan -bersama dengan anggota pentahelix.
Untuk pendamping program ini, pada tahun 2003 prof Gunawan Sumodiningrat saat itu selaku Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) mencanangkan program KKMB atau Konsultan Keuangan Mitra Bank bersama dengan Bank Indonesia sebagai salah satu Koordinator Pokja di Sekretariat KPK. Sebelumnya, ketika Gunawan Sumodiningrat menjadi pimpinan proyek IDT (Inpres Desa Tertinggal) diadakan pula program SP2W atau Sarjana Pendamping Purna Waktu, tahun 1993. SP2W merupakan sarjana yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam melaksanakan program IDT dalam rangka meningkatkan sosial ekonomi masyarakat lokal.
Apabila melihat runtutan waktu, SP2W merupakan pengembangan dari paguyuban KMA PBS atau Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar. KMA PBS adalah organisasi yang dibentuk oleh para penerima Beasiswa Supersemar di Indonesia. Beasiswa Supersemar adalah program beasiswa yang diadakan sejak tahun 1966, dan KMA-PBS adalah paguyuban yang mewadahi mahasiswa dan alumni dari program tersebut untuk melakukan kegiatan bersama. “Kita perlu adanya Manajer Pendamping Desa yang profesional,” demikian imbuh Gunawan Sumo, alumni SMA 1 Solo (Margoyudan, Surakarta) ini.
Langkah kelima “Membangun Tim Koordinasi yang Efektif”. Intinya: Bangun tim koordinasi yang efektif di setiap tingkat, dari dukuh, RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional, untuk memastikan koordinasi yang baik dan efektif.
Langkah keenam “Mengembangkan Pusat Pelatihan Pendidikan Karakter Bangsa”. Kembangkan pusat pelatihan pendidikan karakter bangsa, semacam “Center of Excellence”, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun karakter bangsa yang kuat.
Langkah terakhir yaitu langkah nomor 7 (tujuh) berupa: Mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai Gerakan Nasional. Koperasi Merah Putih (ada yang menyebutnya sebagai Kopdes MP) sebagai gerakan nasional perlu diarahkan untuk menjadi “Indonesia Incorporated”, untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan ketujuh langkah tersebut, tambah pak Gun, diharapkan dapat membangun Indonesia dari desa berbasis ekonomi kreatif Pancasila yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Prof Gunawan Sumodiningrat dalam FGD “Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja” di Kota Batam, Kepulauan Riau. Sumber gambar: kompas (dot)com
Pemerintahan Prabowo-Gibran
Sembari mengingat kenangan dengan pak Prabowo saat beliau menjadi Danjen Kopasus di tahun 1993 ketika bersama-sama sebagai instruktur utama memberi pelatihan untuk para pendamping program IDT di daerah Cilodong, Jawa Barat, prof Gunawan menyatakan pemerintahan kali ini sudah on the right track.
Sampai sejauh ini presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran telah semakin fokus melaksanakan cita-cita berbangsa bernegara. Pemerintah tampak serius dan konsisten melaksanakan cita-cita proklamasi kemerdekaan, dan berupaya mewujudkan tujuan berbangsa bernegara seperti yang termaktub dalam alinea IV di Pembukaan UUD 1945.
Cicit dari PB X di Keraton Solo ini memberi saran terkait upaya penanggulangan kemiskinan sampai saat ini. Menurutnya perlu adanya perubahan paradigma -bukan lagi hanya menghapus kemiskinan. Namun perlu naik kelas, agar masyarakat sadar hidup benar, hidup yang menghidupi diri sendiri bersama keluarga dan komunitas. Masyarakat miskin terus menerus agar didorong bekerja menjadi pengusaha mikro yang sejalan dengan program Pemerintah untuk mengentaskannya. Setelah membuat usaha mikro, naik kelas menjadi usaha kecil, kemudian meningkat menjadi kelas menengah.
Secara umum, pembangunan yang diejawantahkan melalui program Kementerian/ Lembaga harus kembali jalan yang benar. Kata pak Gunawan, “Para menteri musti paham dan eling akan sangkan paran dumadi. Yaitu membangun karakter bangsa dengan slogan: Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya”
Program MBG (makanan bergizi gratis) menurut pak Gun perlu dilanjutkan. Konsep sudah benar, namun perlu ditata. Menuju pembangunan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Lanjut alumni IKAL Lemhannas tahun 2002 ini, “Mari membangun dari desa. Tekadkan niat agar unit pengambil keputusan terkecil itu yaaa di desa itu. Beri kepercayaan warga desa dan warga kelurahan untuk bersama-sama membangun bangsa. Pemerintah cukup memberi motivasi, membuat regulasi, dan mengawasi.”
Gunawan Sumo melanjutkan agar program-program penanggulangan kemiskinan perlu pendampingan yang profesional. Konsepnya adalah mandiri profesional berkelanjutan. “Gunakan saja dashboard yang sudah ada dan terus disempurnakan. Jangan bikin baru lagi,” tambah pria 75 tahun yang bergelar Guru Besar Ekonomi UGM sejak tahun 2001 ini.
Mantan Kepala Biro Statistik Bappenas, dan pernah menjabat Deputi Ekonomi Kementerian PPN (1999-2001) ini secara khusus menyoroti kiprah Bappenas. Kementerian PPN/ Bappenas perlu naik kelas menjadi center of excellence. Dengan nada setengah bergurau beliau mengatakan, “Bappenas jangan hanya jadi Badan Penampungan Permasalahan Nasional saja hahahaha. Bappenas perlu dicamkan menjadi Badan Perencana Pembangunan Nasional yang benar. Sadarkan bahwa mereka terpilih untuk menjadi wakil Tuhan di Indonesia, dalam hal planning”.
Sedangkan terkait Kementerian Sosial (beliau pernah menjadi Staf Ahli Mensos tahun 2009-2010 dan Staf Khusus tahun 2019) perlu untuk mengarahkan ekesistensi lembaganya ke pembangunan manusia terutama kepada karakter bangsa. Sehingga tidak hanya berkutat di bantuan tapi perlu juga naik kelas. Sewaktu prof Gunawan menjadi Dirjen Pemberdayaan Sosial (2006-Maret 2009) di Departemen Sosial, pola kenaikan kelas untuk UMKM diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama atau KUBE -yang diisi oleh 10 keluarga miskin. Mekanisme bantuan dimasukkan dalam skema BLPS atau bantuan langsung pemberdayaan sosial.
Harapan untuk FEB
Pak Gunawan Sumodiningrat, yang merupakan alumni FEB (dahulu: Fakultas Ekonomi/ FE) UGM yang diwisuda tahun 1974 ini menyampaikan beberapa harapannya terhadap fakultas.
Sambil mengenang masa kuliah S1 di FE UGM, lalu melanjutkan S2 untuk mendapat Master of Economics dari Thammasat University, Thailand, tahun 1977, dan kemudian gelar Ph.D bidang Agricultural and Applied Economics dari University of Minnesota, Twin Cities, Minnesota, Amerika Serikat (tahun 1982) beliau menyitir pasal 8 (delapan) dari statuta UGM.
Mantan Deputi Seswapres bidang K3 (Kewilayahan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan) Sekretariat Wapres ini menyatakan bahwa dalam pasal 8 (delapan) statuta Universitas Gadjah Mada, disebut UGM mempunyai jati diri sebagai (a) universitas nasional; (b) universitas perjuangan; (c) universitas Pancasila; (d) universitas kerakyatan; dan (e) universitas pusat kebudayaan.
Dengan menggarisbawahi poin “universitas Pancasila” maka menurut prof. Gunawan Sumodiningrat, civitas academica FEB UGM perlu untuk mengikuti statuta UGM yang relevan dengan perkembangan jaman digitalisasi quantum saat ini.
Sebagai bagian integral dari Universitas Gadjah Mada, civitas academica Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) perlu memiliki kesadaran mendalam untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Statuta UGM. Digitalisasi tidak boleh berdiri sendiri tanpa fondasi moral dan etika. Prof. Gunawan Sumodiningrat menyarankan teknologi harus menjadi alat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila—yaitu keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan. Oleh karena itu, harapan utama civitas academica FEB adalah agar para alumni, yang berada di garda terdepan industri, tidak hanya mahir secara teknologi, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai luhur ini dalam setiap keputusan dan inovasi, memastikan kemajuan digitalisasi benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Keinginan ini juga menjadi wujud tanggung jawab FEB UGM dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul di bidang ekonomika dan bisnis, tetapi juga berkarakter kuat. FEB UGM perlu mendorong para alumninya untuk memanfaatkan teknologi digitalisasi quantum sebagai medium baru dalam perjuangan menciptakan kesejahteraan yang merata. Mereka diharapkan mampu menciptakan solusi-solusi inovatif yang mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, alumni agar beradaptasi dengan era digitalisasi bukan sekadar soal kompetensi, melainkan sebuah seruan moral untuk tetap setia pada jati diri UGM: mengabdi kepada kepentingan rakyat dan berkontribusi nyata pada kemajuan nasional, sesuai amanat Pancasila.
Kemajuan teknologi yang revolusioner ini harus disandingkan dengan nilai-nilai luhur Pancasila agar tidak kehilangan orientasi. Alumni FEB UGM tidak cukup hanya menguasai teknologi, melainkan wajib menjadikannya instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial (sila ke-5) dan kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke-2). Hal ini berarti bahwa setiap algoritma, inovasi, dan model bisnis yang dibangun harus mengedepankan etika, transparansi, dan kemaslahatan bersama, memastikan teknologi yang ada tidak menciptakan ketidakadilan baru atau merugikan harkat kemanusiaan.
Oleh karena itu, tambah pak Gun yang tinggal di komplek Merapi view, Yogyakarta ini, mendorong para alumni FEB UGM untuk mengikuti statuta dalam era digitalisasi quantum dengan rangkaian aksi-aksi nyata. Alumni diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktik profesional, seperti penggunaan basis data kelompok besar (big data) untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Misalnya dikemas dalam platform digital yang inklusif. Alumni FEB UGM menurutnya dituntut tidak hanya menjadi pemimpin bisnis yang sukses, tetapi juga penjaga nilai-nilai Pancasila. Kesadaran untuk mengabdi pada bangsa dan negara melalui keunggulan digital akan menjadi bukti kesetiaan pada jati diri “universitas Pancasila”, yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika.
Reporter: Aan/ YAA/ DI.
