Rokan Hilir ( Nadariau Com ) – Melihat kondisi BUMD yang saat ini kurang baik-baik saja, beberapa masyarakat yang namanya tidak mau disebutkan mendesak Bupati dan wakil bupati Rokan Hilir, untuk segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan ( UKK ) direksi dan komisaris.
Desakan beberapa masyarakat itu lantaran sulitnya mendapatkan ( BBM ) bersubsidi jenis minyak solar untuk kebutuhan masyarakat dan nelayan.
” Setelah nanti terpilihnya direksi dan komisaris PT SPRH ( Perseroda ) otomatis penjualan minyak di SPBU untuk kebutuhan masyarakat dan nelayan berjalan normal kembali,” Harapnya.
Sementara itu ketika di konfirmasi Direktur pengembangan PT SPRH ( Perseroda ) Zulpakar mengatakan, pada prinsipnya beliau sangat setuju dengan secepatnya dilakukan UKK agar terciptanya kondisi perusahan yang stabil dan terkendali dalam hal pelaksanaan kegiatannya.
” Dengan terpilihnya Direksi & Komisaris yang baru nantinya bisa menajalankan program usaha BUMD yang berkelanjutan sesuai visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir,” Jelasnya diruangan kerjanya Kamis 04 September 2025.
Zulpakar juga menjelaskan dengan cepat terpilihnya Direksi & Komisaris yang baru, bisa menyusun RKA Perubahan 2025 ( paling lama bulan Oktober 2025 ) dan sekaligus menyusun RKAT 2026 ( paling lama juga 31 Desember 2025.
” RKA tersebut sudah selesai dan di sahkan oleh pemegang saham).” Ucapnya.
Menurut Zulpakar terpilihnya Direksi yang baru nanti bisa Menormalkan kembali Penjualan dan Penyaluran Unit Usaha SPBU kepada masyarakat Umum dan masyarakat nelayan yang sangat membutuhkan, dimana saat ini mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan ( BBM ).
” Dengan Direksi baru nanti tentunya tata kelelola perusahan dikelola dengan baik, terutama efisiensi keuangan perusahaan dan pengaturan manajamen perusahaan,” Pungkasnya. ( SY ).
