Pekanbaru (Nadariau.com) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau menunjukkan ketegasannya terhadap para wajib pajak (WP) bandel yang menunggak kewajiban.
Melalui aksi sita serentak yang melibatkan delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebanyak 16 aset milik 15 WP resmi disita.
Nilai total aset yang berhasil diamankan mencapai Rp4,8 miliar, terdiri dari 10 unit kendaraan roda empat dengan estimasi Rp2,7 miliar serta 6 rekening bank senilai Rp2,1 miliar.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau, Bambang Setiawan, menegaskan langkah penyitaan ini dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan setelah berbagai upaya persuasif sebelumnya tidak diindahkan.
“Penyitaan merupakan tahap akhir dari proses penagihan aktif, setelah kami mengirimkan surat teguran, surat paksa, hingga surat perintah melaksanakan penyitaan. Khusus untuk rekening bank, sebelumnya juga telah dilakukan pemblokiran,” jelas Bambang, Kamis (04/09/2025).
Ia menekankan, seluruh tindakan tersebut berlandaskan pada UU Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan penyitaan ini, aset yang sebelumnya dimiliki wajib pajak kini berstatus sebagai jaminan negara.
“Apabila tunggakan tidak juga dilunasi dalam batas waktu yang ditentukan, aset akan dilelang. Sementara untuk rekening, dana bisa langsung disetorkan ke kas negara,” tambahnya.
Menurut Bambang, aksi sita serentak ini bukan hanya untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi juga memberikan efek jera serta edukasi bagi masyarakat.
“Kami ingin menunjukkan bahwa negara serius menegakkan hukum perpajakan. Jangan sampai ada anggapan bahwa menunggak pajak bisa dibiarkan. DJP memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyitaan,” tegasnya.
Dengan tindakan tegas ini, DJP Riau berharap kesadaran wajib pajak meningkat, sehingga penerimaan negara dapat lebih optimal demi pembangunan.(sony)
 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau menunjukkan ketegasannya terhadap para wajib pajak (WP) bandel yang menunggak kewajiban.){kind=link}