KAMPAR — Ribuan warga Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, murka. Senin (4/8/2025), mereka menyerbu pabrik kelapa sawit milik PT Ciliandra Perkasa (CLP). Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa—ini adalah ledakan kemarahan akibat pengkhianatan atas program kebun sawit KKPA yang mereka nilai penuh tipu daya dan manipulasi.
Dengan ratusan sepeda motor dan dua truk, massa longmarch 15 kilometer dari Siabu ke pabrik CLP. Mereka membawa spanduk keras bertuliskan:
“Cukup! Kembalikan Hak Kami!”
“Pak Prabowo, Adili Penindas Rakyat Kecil!”
Setibanya di lokasi, ribuan warga mengepung halaman pabrik. Teriakan dan orasi menggema tanpa henti. Beberapa peserta sempat memaksa menyetop aktivitas produksi pabrik. Ketegangan memuncak—dan hanya solidaritas sesama warga yang mencegah situasi berubah jadi bentrok terbuka.
“Kami dijebak! Ini bukan kemitraan, ini pemiskinan massal!” bentak Surya Rinaldi, Ketua Koperasi Siabu Maju Bersama (KSMB), di hadapan massa. Ia mengungkap fakta mencengangkan: kebun sawit seluas 600 hektare yang dijanjikan ke masyarakat, ternyata terbengkalai, nyaris tak menghasilkan, dan sebagian berada di dalam kawasan hutan. Fakta ini terkuak usai turun langsung Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Tak hanya itu, utang koperasi malah membengkak jadi puluhan miliar rupiah. Alih-alih mendapat hasil, warga justru diwarisi beban keuangan yang tidak jelas asal-usul dan perhitungannya.
Lebih parah lagi, lahan kebun berada di Desa Bandur Picak, lebih dari 100 km dari Siabu. Warga Bandur Picak sendiri **menolak keras** kepemilikan kebun oleh koperasi dari desa lain. Konflik horizontal pun mulai membara.
“Ini penghinaan! Kami dijadikan sapi perah. Legalitas lahan pun tidak jelas, tak ada SHM, tapi kami ditagih utang!” tegas Surya.
Yang lebih menyulut amarah: tuntutan warga sejak 23 Juli 2025 diabaikan total oleh perusahaan. Tak ada niat baik. Tak ada transparansi. Hanya kebungkaman dan pembiaran.
General Manager PT CLP, Aldi Nasution, akhirnya muncul menemui massa. Namun alih-alih membawa solusi, ia malah melempar tanggung jawab ke direksi dan menjanjikan mediasi pada Rabu (6/8).
Warga menegaskan: jika kebun tidak dikembalikan ke Desa Siabu dan hak-hak mereka tak dipenuhi, gelombang perlawanan akan terus membesar. (Rilis/DW)
